Bertemu Bupati Halikinnor, DPD PAN Kotim Dorong Percepatan Infrastruktur dan Solusi Air Bersih
Intim News
2 November 2026 11:43
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong pemerintah daerah menyusun langkah strategis untuk mengatasi persoalan air bersih sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Bupati Kotim, H. Halikinnor, Senin (2/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Ketua DPD PAN Kotim Abdul Hafid bersama jajaran pengurus menyampaikan sejumlah gagasan dan agenda strategis. Pembahasan mencakup persoalan pelayanan dasar masyarakat, peluang mendapatkan program pembangunan dari pemerintah pusat, serta penguatan komunikasi antara partai politik dan pemerintah daerah.
Persoalan air bersih menjadi salah satu isu utama yang disoroti. PAN Kotim menerima perhatian masyarakat terhadap kondisi air PDAM di sejumlah wilayah Sampit yang dilaporkan terasa asin. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan terencana dan berkelanjutan, bukan sekadar solusi sementara.
Untuk itu, PAN Kotim mengusulkan penyusunan Masterplan Ketahanan Air Bersih Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2027–2035. Dokumen perencanaan tersebut diharapkan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan air bersih yang layak bagi masyarakat.
Sejumlah aspek yang perlu dikaji dalam masterplan tersebut antara lain diversifikasi sumber air baku, pembangunan dan optimalisasi reservoir, serta penguatan jaringan distribusi. Penerapan teknologi pengolahan air, seperti Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO), juga dapat dipertimbangkan apabila didukung hasil kajian teknis.
Ketua DPD PAN Kotim Abdul Hafid menilai ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang harus menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Selain itu, PAN Kotim mendorong optimalisasi kemitraan dengan Anggota DPR RI Komisi V, Muhammad Syauqie, untuk memperjuangkan lebih banyak program pembangunan pemerintah pusat agar dapat direalisasikan di Kotim,” jelas Hafid.
Program yang dinilai berpeluang diperjuangkan meliputi Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Instruksi Jalan Daerah (IJD), Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), serta Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Termasuk pula program penyediaan air bersih melalui Kementerian Desa.
Menurut PAN Kotim, peluang tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi yang terarah antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan anggota DPR RI.
“Karena itu, kami mendorong pemerintah daerah menyiapkan daftar usulan prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2027. Persiapan tersebut mencakup pendataan desa sasaran, kesiapan administrasi, ketersediaan lahan, hingga penyusunan proposal teknis agar usulan program dapat memenuhi persyaratan,” ucap Hafid yang juga mantan Ketua PWI Kotim itu.
Baca Juga:
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian di antaranya pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan, irigasi, sanitasi, perumahan masyarakat, penanganan banjir, dan akses transportasi. Pengembangan infrastruktur serta peningkatan fungsi Bandara Haji Asan Sampit juga menjadi bagian dari pembahasan, mengingat perannya dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Di luar agenda pembangunan, audiensi tersebut dimanfaatkan pengurus PAN Kotim untuk memperkenalkan susunan kepengurusan baru kepada Bupati. Mereka juga menyampaikan rencana konsolidasi organisasi melalui pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) di tingkat kecamatan.
Abdul Hafid menegaskan, kepengurusan baru PAN Kotim ingin membangun organisasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Partai, menurutnya, harus aktif menyerap aspirasi dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
“Melalui audiensi ini, kami berharap komunikasi dan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur semakin kuat. Berbagai gagasan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan menentukan prioritas pembangunan,” sebut Anggota Komisi IV DPRD Kalteng tersebut.
PAN Kotim menilai pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, termasuk partai politik. Perbedaan posisi dan peran politik diharapkan tidak menghambat kolaborasi dalam memperjuangkan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. (**)
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
