BBM Non-Subsidi Naik, Ekonom UPR Ingatkan Ancaman Kenaikan Harga di Kalteng
Ahmad Suhairi
25 April 2026 13:24
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai memberi tekanan baru bagi perekonomian daerah, termasuk di Kalimantan Tengah (Kalteng). Meski belum terasa penuh di semua lapisan masyarakat, dampaknya mulai terlihat, terutama pada biaya distribusi dan logistik.
Pengamat ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya (UPR), Suherman, menilai kenaikan BBM non-subsidi tidak bisa dilihat hanya sebagai perubahan harga energi semata. Menurutnya, kenaikan ini akan memengaruhi banyak sektor.
“Adanya kenaikan harga BBM non-subsidi sekarang memang menjadi pemicu tekanan ekonomi yang lebih luas, khususnya kalau kita lihat dari sisi distribusi dan logistik,” kata Suherman, kepada Intimnews.com, Sabtu, 25 April 2026.
Dampak kenaikan itu memang tidak langsung dirasakan seluruh masyarakat. Namun menurutnya perlahan akan terasa melalui naiknya ongkos angkut barang dan jasa.
“Dampaknya memang tidak langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tapi perlahan akan terasa, khususnya lewat kenaikan biaya transportasi barang dan jasa,” ujarnya.
Menurut Suherman, Kalteng menjadi salah satu daerah yang cukup rentan terdampak karena memiliki tantangan geografis yang berbeda dibanding wilayah lain. Luas wilayah, sebaran penduduk yang tidak merata, serta ketergantungan pada transportasi darat dan sungai membuat ongkos distribusi di Kalteng jauh lebih mahal.
“Ketika harga BBM naik, ongkos logistik otomatis meningkat, dan pada akhirnya akan berpengaruh pada harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen,” jelasnya.
Kondisi ini bisa memicu inflasi daerah lebih tinggi dibanding wilayah dengan sistem logistik yang lebih efisien, seperti di Pulau Jawa. Apalagi, banyak barang kebutuhan di Kalteng masih bergantung dari pasokan luar daerah.
“Barang-barang yang sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah akan mengalami kenaikan harga yang relatif lebih cepat, sehingga tekanan terhadap daya beli masyarakat pastinya tidak dapat dihindari,” ucapnya.
Tak hanya itu, Suherman menyebut sektor riil seperti pertanian dan UMKM juga ikut tertekan. Pelaku usaha kecil kini menghadapi kenaikan biaya produksi dan distribusi, sementara daya beli masyarakat belum tentu ikut naik.
“Di satu sisi biaya produksi dan distribusi meningkat, tapi di sisi lain kemampuan pasar menyerap kenaikan harga makin terbatas. Akibatnya margin usaha makin tergerus,” tuturnya.
Ia menilai kondisi ini sekaligus memperlihatkan persoalan lama yang belum selesai di Kalteng, yakni tingginya ketergantungan pada BBM dan belum efisiennya sistem logistik daerah. Menurutnya, persoalan ini diperparah karena hilirisasi sumber daya alam di Kalteng masih lemah.
“Masih terlalu banyak komoditas dikirim keluar dalam bentuk mentah, lalu kembali lagi dalam bentuk produk jadi dengan biaya yang jauh lebih mahal,” ungkapnya.
Karena itu, Suherman menilai kenaikan BBM non-subsidi harus direspons dengan langkah yang lebih menyeluruh. Ia mendorong pemerintah memperkuat sistem logistik daerah, mempercepat hilirisasi komoditas lokal, dan menekan biaya distribusi agar dampaknya tidak makin luas.
“Kenaikan BBM non-subsidi ini tidak bisa dipandang sebagai kebijakan sektoral semata, tapi harus diantisipasi lewat langkah strategis yang lebih menyeluruh,” tambahnya.
Ia mengingatkan, dampak yang dirasakan saat ini masih belum sepenuhnya besar karena kenaikan belum menyentuh seluruh jenis BBM. Namun jika nantinya BBM subsidi dan Pertamax ikut naik, tekanan ekonomi di daerah diperkirakan akan jauh lebih berat.
“Kalau nanti BBM subsidi dan Pertamax ikut naik, kondisi ini tentu akan jauh lebih terasa, terutama di daerah pedalaman yang memang sejak awal sudah menanggung biaya ekonomi lebih tinggi,” tutupnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
