Harga Pertamax Naik, Pelaku UMKM Kalteng Khawatir Biaya Usaha Membengkak
Ahmad Suhairi
10 Juni 2026 16:44
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter diperkirakan akan menambah beban pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain berdampak pada biaya transportasi, kenaikan tersebut juga berpotensi mendorong naiknya ongkos distribusi, bahan baku, hingga operasional usaha sehari-hari.
Praktisi UMKM Kalimantan Tengah (Kalteng) yang juga pemilik usaha food and beverage (F&B) Along Space, Muhammad Asary, menilai pelaku usaha kecil menjadi salah satu kelompok yang paling rentan menghadapi kenaikan biaya energi.
Ia menjelaskan, dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan saat mengisi bahan bakar kendaraan. Biaya pengiriman barang, belanja bahan baku, mobilitas karyawan, hingga distribusi produk ke konsumen juga ikut terdampak.
“Bagi UMKM, kenaikan BBM bukan sekadar perubahan harga di SPBU. Efeknya bisa langsung masuk ke biaya operasional usaha, mulai dari distribusi, pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk,” kata Asary, Rabu, 10 Juni 2026.
Sektor kuliner dan F&B, lanjutnya, menjadi salah satu bidang usaha yang cukup sensitif terhadap perubahan biaya operasional. Di satu sisi pelaku usaha harus menjaga harga tetap terjangkau, sementara di sisi lain biaya produksi terus mengalami kenaikan.
Kondisi tersebut membuat banyak UMKM berada dalam posisi yang sulit. Ketika harga jual dinaikkan, risiko kehilangan pelanggan semakin besar. Sebaliknya, jika harga dipertahankan, keuntungan usaha akan semakin menipis.
“Pelaku usaha kecil tidak selalu punya ruang untuk langsung menaikkan harga. Kalau harga naik, konsumen bisa berkurang. Kalau tetap, margin keuntungan yang tergerus,” ujarnya.
Asary menilai kenaikan Pertamax juga bisa memicu efek berantai pada berbagai sektor usaha. Kenaikan ongkos kirim dan distribusi berpotensi mendorong kenaikan harga bahan baku yang pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen.
Ia mengingatkan bahwa sebagian besar UMKM masih mengandalkan perputaran modal harian. Sedikit saja terjadi kenaikan biaya operasional, dampaknya bisa langsung terasa terhadap arus kas usaha.
“Kalau biaya transportasi naik dan harga bahan baku ikut bergerak, pelaku UMKM harus mengeluarkan modal lebih besar. Padahal banyak usaha kecil yang masih berupaya menjaga stabilitas usahanya,” jelasnya.
Karena itu, Asary berharap pemerintah tidak hanya fokus pada kebijakan harga energi, tetapi juga menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga daya tahan UMKM. Pengendalian harga bahan pokok, akses pembiayaan yang terjangkau, serta stabilitas biaya logistik dinilai penting untuk mencegah tekanan yang lebih besar terhadap pelaku usaha.
Ia menegaskan UMKM selama ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat. Jika sektor ini mengalami pelemahan, dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga pekerja, pemasok, hingga tingkat konsumsi rumah tangga.
Baca Juga:
“UMKM bukan menolak kebijakan pemerintah. Yang dibutuhkan adalah kepastian dan dukungan agar usaha kecil tetap bisa bertahan ketika biaya operasional terus meningkat,” pungkasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
