INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong percepatan pembentukan kepengurusan organisasi hingga tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan atau desa sebagai upaya memperkuat dukungan terhadap program pemerintah di sektor pertanian.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan “Cangkruk Bersama Tani Merdeka” yang digelar di kediaman Samenie Prayogie, Ketua Kelompok Tani Buana Agro Hatantiring, di Jalan Tjilik Riwut Km 16, Palangka Raya, Sabtu (6/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban itu dihadiri Sekretaris DPW Tani Merdeka Indonesia Kalteng Farid bersama sejumlah pengurus wilayah, anggota kelompok tani, Kelompok Wanita Tani (KWT), serta penyuluh pertanian yang telah bergabung dengan Tani Merdeka Indonesia Kota Palangka Raya.
Farid mengatakan, pertemuan tersebut merupakan inisiatif anggota dan pengurus daerah untuk memperkuat koordinasi sekaligus membahas berbagai program strategis organisasi.
“Pembentukan DPD Kota Palangka Raya, DPK tingkat kecamatan, hingga koordinator desa harus segera dilakukan untuk mempercepat tugas kita sebagai mata dan telinga Presiden Prabowo dalam mendukung program-program pemerintah,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah agenda penting menjadi pembahasan utama. Di antaranya pembentukan DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Palangka Raya, usulan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA), hingga rencana pembuatan demplot jagung pakan pada Juli 2026.
Rencana demplot tersebut akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Dinas Pertanian, kios pertanian, serta perusahaan penyedia sarana produksi pertanian Petrokimia Kayaku.
Farid menjelaskan, pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), irigasi, maupun program pemerintah lainnya melalui Tani Merdeka tetap harus mengikuti mekanisme CPCL yang berlaku.
“Kelompok tani wajib memiliki administrasi yang lengkap. Jika ada kelompok yang mengusulkan bantuan tetapi datanya tidak lengkap, maka Tani Merdeka tidak bisa membantu proses pengusulannya,” tegasnya.
Menurut dia, kecepatan koordinasi dalam penyusunan CPCL sangat menentukan peluang kelompok tani memperoleh bantuan pemerintah. Karena itu, pembentukan struktur organisasi hingga tingkat desa menjadi kebutuhan mendesak.
Selain itu, Farid menekankan pentingnya kepemilikan KTA bagi seluruh anggota Tani Merdeka Indonesia sebagai bentuk legalitas dan pendataan organisasi.
“Untuk mendapatkan KTA, anggota cukup melengkapi berkas berupa foto KTP, pas foto, dan nomor telepon yang dapat dihubungi,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh anggota yang telah memiliki KTA untuk aktif mengajak petani, buruh tani, peternak, nelayan, maupun pelaku usaha pertanian lainnya bergabung dalam organisasi.
“Tugas kita adalah merangkul semua kalangan yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha terkait lainnya agar menjadi bagian dari Tani Merdeka Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Tengah, Sukariono, menegaskan bahwa kehadiran Tani Merdeka bukan untuk bersaing dengan kelompok tani atau komunitas pertanian yang sudah ada.
“Tani Merdeka hadir untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak dalam memajukan sektor pertanian,” katanya.
Senada dengan itu, Ketua Kelompok Tani Sidodadi, Anang, mengaku telah merasakan manfaat bergabung dengan Tani Merdeka Indonesia. Menurutnya, akses informasi yang cepat menjadi salah satu keuntungan bagi para petani.
“Petani menjadi kekuatan utama di Tani Merdeka. Karena itu saya mengajak seluruh anggota untuk menyebarluaskan keberadaan organisasi ini di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut juga disepakati bahwa kegiatan diskusi dan silaturahmi seperti Cangkruk Bersama Tani Merdeka akan dilaksanakan secara rutin setiap satu hingga dua bulan sekali guna memperkuat komunikasi dan konsolidasi antaranggota.
Editor: Andrian