Bawa Isu Lokal, Gerakan Mahasiswa Anak Buruh Demo di Kantor Gubernur Kalteng

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Anak Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Palangka Raya, Senin 4 Mei 2026.

Aksi itu digelar bertepatan dengan momentum Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional. Massa menyebut isu yang dibawa sengaja difokuskan pada persoalan lokal yang dinilai masih luput dari perhatian.

Koordinator aksi, Jales Veva mengatakan, demonstrasi tersebut mengangkat persoalan yang mereka temukan langsung di lapangan, mulai dari nasib buruh informal hingga kondisi sekolah yang dinilai belum layak.

“Isu yang kami bawa ini isu lokal. Kami ingin persoalan di Kalimantan Tengah juga dilihat serius, bukan hanya isu nasional,” kata Jales.

Baca Juga:

Sempat Dicegah Masuk Madinah, Dua Jemaah Haji Asal Kalteng Lolos Setelah Visa Diperbaiki

Menurutnya, sebelum turun aksi, massa lebih dulu menghimpun data lapangan untuk memastikan persoalan yang disampaikan benar terjadi di masyarakat.

Selain menyoroti buruh formal, massa juga memberi perhatian pada kondisi buruh informal seperti pekerja pasar, pekerja harian, hingga pegawai kafe yang dinilai belum mendapat perlindungan layak.

Jales menyebut, kondisi buruh informal di perkotaan masih memprihatinkan, terutama dari sisi upah dan jaminan sosial.

Baca Juga:

Program 1.000 Buku Dihentikan, Pegiat Literasi Kalteng Khawatir Akses Bacaan Menurun

“Masih ada yang dibayar Rp20 ribu per hari, ada juga yang dibayar mingguan. Banyak juga yang belum dapat jaminan seperti BPJS,” ujarnya.

Selain isu ketenagakerjaan, massa juga menyoroti kondisi sejumlah bangunan sekolah yang dinilai belum memadai dan masih membutuhkan perhatian pemerintah.

Mereka berharap pemerintah provinsi tidak hanya fokus pada isu besar, tetapi juga melihat persoalan dasar yang masih dihadapi masyarakat di lapangan.

Baca Juga:

Karhutla Kalteng Terancam Lebih Parah, WALHI Soroti Kerusakan Gambut dan Deforestasi

Namun, massa mengaku kecewa karena Gubernur Agustiar Sabran tidak menemui langsung peserta aksi untuk mendengar tuntutan yang mereka bawa.

“Kami datang ingin bertemu langsung dengan gubernur, supaya tuntutan ini bisa ditindaklanjuti, termasuk dorongan untuk perubahan regulasi lewat pergub,” tegas Jales.

Editor: Andrian

Baca Juga:

PAD Palangka Raya Dinilai Belum Optimal, Pengamat: Jangan Hanya Andalkan Pajak