INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Upaya Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih belum maksimal karena masih bertumpu pada penertiban dan penarikan pajak.
Pengamat ekonomi Suherman Juhari menilai, langkah Pemko seperti penertiban pajak kendaraan bermotor dan penarikan pajak dari usaha kecil, termasuk kedai kopi, memang cukup baik sebagai langkah awal. Namun, pendekatan itu dinilai belum cukup untuk mendorong PAD secara berkelanjutan.
“Langkah itu positif, tapi masih sebatas administrasi. Kalau ingin PAD naik lebih kuat, Palangka Raya harus membangun ekosistem ekonomi yang benar-benar hidup,” kata Suherman, Sabtu, 2 Mei 2026.
Menurutnya, peningkatan PAD tidak cukup hanya mengandalkan penarikan pajak dari aktivitas ekonomi yang masih terbatas. Pemerintah kota dinilai perlu mendorong sektor riil yang bisa memperluas basis ekonomi daerah.
Ia menyebut Palangka Raya punya peluang besar dari sektor jasa, pariwisata, dan UMKM yang sejauh ini belum digarap maksimal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Kalau hanya fokus menarik pajak, hasilnya terbatas. Yang harus dibangun itu ekosistem ekonominya dulu, supaya aktivitas usaha tumbuh dan basis pajak ikut melebar,” ujarnya.
Suherman menilai potensi wisata di Palangka Raya cukup besar, mulai dari kawasan Kereng Bangkirai, Pelabuhan Rambang, Sungai Kahayan, hingga ekowisata Taman Nasional Sebangau. Namun, kawasan tersebut dinilai belum memberi kontribusi optimal terhadap PAD.
Ia menyarankan Pemkot mulai menata kawasan wisata terpadu yang terhubung dengan sentra kuliner dan pelaku UMKM agar dampak ekonominya lebih terasa.
Menurut akademisi UPR itu, sektor UMKM juga perlu didorong naik kelas melalui hilirisasi produk lokal, pemasaran digital, dan kepastian akses pasar agar bisa memberi kontribusi lebih besar terhadap ekonomi kota.
Selain itu, Suherman menyoroti masih rendahnya daya tarik investasi di Palangka Raya. Ia menyebut realisasi investasi kota itu pada 2025 masih berada di posisi bawah dibanding kabupaten dan kota lain di Kalteng.
Karena itu, ia mendorong Pemkot lebih agresif menarik investor dengan menyiapkan peta sektor unggulan, mempermudah perizinan, mengoptimalkan aset daerah yang belum produktif, serta memperkuat digitalisasi sistem pajak untuk menekan kebocoran PAD.
Editor: Andrian