website murah
website murah
website murah
website murah
Pasang Iklan

Program 1.000 Buku Dihentikan, Pegiat Literasi Kalteng Khawatir Akses Bacaan Menurun

Nopiar Rahman saat menjalankan aktivitas literasi bersama anak-anak di Seruyan. (Dok. Pribadi)

INTIMNEWS.COM, SERUYAN – Keresahan pegiat literasi di daerah mencuat menyusul penghentian program bantuan 1.000 buku bahan bacaan bermutu bagi Taman Bacaan Masyarakat (TBM), perpustakaan desa/kelurahan, hingga rumah ibadah. Program yang selama ini menjadi salah satu penopang akses bacaan masyarakat itu kini tidak lagi berjalan seiring kebijakan penghematan anggaran pemerintah.

Kondisi tersebut turut memicu perhatian terhadap penurunan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada 2026 yang dinilai berpotensi mengganggu upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan sumber daya manusia.

Anggaran Perpusnas pada tahun ini tercatat sekitar Rp 377 miliar, turun signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp 667 miliar hingga Rp 725 miliar. Penurunan ini menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir.

Owner dan Founder TBM Grup Literasi Gawi Hatantiring Kabupaten Seruyan, Nopiar Rahman, menilai kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait komitmen pemerintah dalam menempatkan literasi sebagai prioritas pembangunan.

Pasang Iklan

“Literasi itu fondasi utama pendidikan. Kalau anggarannya justru dikurangi, tentu muncul pertanyaan apakah sektor ini masih dianggap prioritas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengurangan anggaran tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi belanja negara, di mana sebagian dana dialihkan ke program lain yang dinilai lebih mendesak, seperti program Makan Bergizi Gratis. Namun, dampaknya dirasakan langsung oleh ekosistem literasi.

whatsapp image 2026 05 03 at 16.20.20 (1)
Anak-anak di Seruyan mengikuti kegiata literasi. (Dok Pribadi)

Menurut Nopiar yang juga pernah menjadi Relawan Literasi Masyarakat (Relima) Kalteng 2025, penghentian program bantuan buku menjadi pukulan bagi TBM di daerah yang selama ini bergantung pada distribusi buku dari pemerintah pusat.

“Bagi kami di daerah, TBM sangat bergantung pada dukungan buku dari pusat. Ketika program 1.000 buku itu dihentikan, otomatis akses bacaan masyarakat ikut terbatas,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti layanan digital seperti iPusnas yang kerap mengalami gangguan, pengurangan jam operasional perpustakaan, hingga pembatasan pengadaan buku baru. Pelatihan literasi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka juga kini banyak dialihkan secara daring.

Bagi Pustakawan Berprestasi Provinsi Kalteng 2018 itu, dampak kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh pegiat literasi, tetapi juga oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Banyak mahasiswa yang selama ini mengandalkan iPusnas sebagai sumber belajar gratis kini menghadapi keterbatasan akses.

Pasang Iklan

“Kalau akses bahan bacaan terganggu, tentu kualitas belajar juga bisa menurun. Apalagi bagi masyarakat di daerah yang memang sulit menjangkau perpustakaan,” ujarnya.

Nopiar menilai kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan literasi, khususnya antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Padahal, menurutnya, Perpusnas memiliki peran strategis dalam memastikan akses pengetahuan merata di seluruh Indonesia.

Ia juga membandingkan kondisi tersebut dengan negara lain seperti Finlandia yang dinilai konsisten memperkuat budaya membaca melalui pembangunan perpustakaan dan kemudahan akses buku.

“Kita bisa belajar dari negara lain yang justru menjadikan literasi sebagai investasi jangka panjang. Di sana, akses buku dipermudah, bukan dikurangi,” katanya.

Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran memang tidak bisa dihindari, namun seharusnya tidak menyasar sektor yang berdampak besar terhadap pembangunan manusia. Karena itu, pemerintah diharapkan mengevaluasi kembali kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.

“Penghematan itu perlu, tapi harus selektif. Jangan sampai sektor strategis seperti literasi justru dikorbankan,” tegasnya.

Pasang Iklan

Ia menambahkan, evaluasi perlu difokuskan pada program-program inti seperti penyediaan buku, penguatan layanan digital, serta kegiatan literasi berbasis masyarakat.

Pada akhirnya, Nopiar menegaskan bahwa literasi merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi fondasi dalam proses belajar. “Kalau literasi diabaikan hari ini, kita sebenarnya sedang mempertaruhkan kualitas generasi di masa depan,” pungkasnya.

Editor: Andrian

Berita Rekomendasi
Pasang Iklan
Halo Sahabat Intimnews

Pastikan Selalu Update Berita Terbaru

Ikuti Saluran