Atasi Wilayah Tanpa Sinyal, Pemprov Kalteng Sediakan 1.783 Starlink
Ahmad Suhairi
13 November 2026 16:51
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyediakan 1.783 perangkat Starlink untuk memperluas akses internet bagi masyarakat di wilayah pedalaman yang selama ini masih kesulitan mendapatkan jaringan.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, saat mengikuti Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Wagub mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengatasi wilayah tanpa sinyal atau blank spot, sekaligus memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan pemerintah secara daring.
“Pemerintah provinsi juga telah menyediakan 1.783 perangkat Starlink untuk memperluas akses internet bagi masyarakat di wilayah pedalaman yang mengalami blank spot,” ujarnya.
Selain memperluas jaringan internet, Pemprov Kalteng juga mengembangkan sistem Kalteng Satu Data untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai program dan kegiatan pemerintah daerah.
Melalui sistem tersebut, data dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dikumpulkan dalam satu layanan yang dapat diakses masyarakat melalui internet.
Edy menjelaskan, setiap OPD telah memiliki petugas yang bertanggung jawab mengelola dan memperbarui data agar informasi pemerintah lebih mudah ditemukan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Salah satunya melalui Kalteng Satu Data yang menghimpun seluruh data dari OPD,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan sistem tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengetahui berbagai informasi pemerintahan tanpa harus datang langsung ke kantor dinas terkait.
Tidak hanya menyediakan akses informasi, Pemprov Kalteng juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, kritik, maupun masukan melalui kanal Lapor Gub.
Layanan tersebut disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Lapor Gub menjadi sarana masyarakat untuk menyampaikan masukan, keluhan, dan kritik terkait pembangunan Kalimantan Tengah. Setiap laporan akan dikoordinasikan dengan dinas terkait sesuai bidang permasalahannya,” kata Edy.
Dalam kesempatan yang sama, Wagub turut memaparkan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.
Program tersebut mencakup fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga bantuan sosial.
“Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, UMKM, dan bantuan sosial,” ungkapnya.
Edy berharap, berbagai layanan tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi sekaligus meningkatkan keterbukaan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
“Kita berharap keterbukaan informasi publik di Kalimantan Tengah terus meningkat sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai program pemerintah dan perkembangan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Edy didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kalteng, Adiah Chandra Sari.
Sementara itu, presentasi dinilai oleh tim panelis yang terdiri atas Komisioner Komisi Informasi Pusat RI, Rini Purwandari, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto, serta Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi, Desiana Samosir.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
