INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan total belanja mencapai Rp5,767 triliun lebih.
Namun, anggaran tersebut mengalami defisit sebesar Rp346,666 miliar lebih. Pasalnya, pendapatan daerah yang diproyeksikan hanya mencapai Rp5,420 triliun lebih, lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja pemerintah.
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang I Tahun 2026 DPRD Kalteng, pada Jumat, 20 November 2026, yang ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Bryan Iskandar mengatakan, penyusunan anggaran tahun depan menghadapi tantangan karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat.
“Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan tahapan strategis dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal dan meningkatnya kebutuhan pembangunan,” ujar Bryan.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai melalui APBD.
Dari total belanja Rp5,767 triliun lebih, anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai 217 program, 658 kegiatan, dan 2.415 subkegiatan di lingkungan Pemprov Kalteng.
Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam pengalokasian anggaran, mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan pelayanan publik.
Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting, penanggulangan kemiskinan, serta pengendalian inflasi di daerah.
Bryan menjelaskan, Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk memastikan program yang direncanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Pembahasan tersebut juga mempertimbangkan kebutuhan belanja wajib serta kesesuaian program dengan prioritas pembangunan Kalteng pada 2027.
Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah juga didorong meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan penerimaan dari sumber yang sudah ada maupun pengembangan potensi pendapatan baru.
Langkah tersebut dinilai penting agar kemampuan keuangan daerah tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan yang selama ini tersedia.
Sementara itu, untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp346,666 miliar lebih, Pemprov Kalteng merencanakan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp350 miliar.
Dana tersebut berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp350 miliar.
Dari sisi pengeluaran pembiayaan, pemerintah mengalokasikan Rp3,333 miliar lebih untuk pembayaran pokok utang daerah.
Dengan perhitungan tersebut, pembiayaan neto mencapai Rp346,666 miliar lebih, sehingga defisit anggaran dapat ditutup dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan direncanakan nihil.
Bryan menambahkan, pembahasan RAPBD juga memperhatikan hasil rapat komisi-komisi DPRD bersama perangkat daerah, terutama mengenai ketepatan sasaran dan manfaat program yang akan dijalankan.
Menurutnya, penggunaan anggaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar belanja pemerintah tidak hanya terserap, tetapi juga memberikan hasil bagi pembangunan daerah.
Setelah melalui pembahasan Banggar bersama TAPD, seluruh fraksi di DPRD Kalteng akhirnya menyatakan menerima Raperda APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Dalam penyampaiannya, ketujuh fraksi menyatakan dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalteng tentang APBD Tahun Anggaran 2027, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” pungkas Bryan.
Editor: Andrian