Ampera AY Mebas Pastikan Hak Petani Plasma di Barito Timur Tetap Dikawal
Intim News
31 Juli 2026 20:21
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, BARITO TIMUR – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas, mengatakan akan mengawal persoalan pengelolaan kebun plasma dan koperasi plasma di Kabupaten Barito Timur. Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan hak petani terlindungi dan pola kemitraan perkebunan berjalan sesuai ketentuan.
Ampera menyampaikan hal tersebut saat mengikuti kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalteng di Barito Timur, Jumat, 31 Juli 2026. Dalam kunjungan itu, anggota dewan menghimpun sejumlah aspirasi masyarakat mengenai pengelolaan kebun plasma dan hubungan kemitraan dengan perusahaan perkebunan.
Aspirasi yang diterima mencakup tata kelola koperasi plasma, pemasaran hasil kebun, hingga mekanisme penentuan harga. Persoalan tersebut dinilai perlu dibahas secara lebih mendalam karena berkaitan langsung dengan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Ampera mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah dan pihak terkait. Keluhan masyarakat, kata dia, menunjukkan bahwa pelaksanaan kemitraan perkebunan belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.
“Kami menerima berbagai keluhan masyarakat, mulai dari persoalan plasma, harga hasil kebun, hingga pendampingan koperasi. Semua itu menjadi perhatian kami dan akan kami tindak lanjuti melalui fungsi pengawasan DPRD,” ujar Ampera.
Salah satu persoalan yang banyak disampaikan masyarakat berkaitan dengan pemasaran hasil kebun melalui koperasi plasma. Sejumlah petani menilai mekanisme yang berjalan belum memberikan manfaat ekonomi secara optimal.
Menurut Ampera, persoalan pemasaran perlu dievaluasi agar petani memperoleh kepastian dalam menjual hasil kebunnya. Sistem yang transparan dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan dalam hubungan antara petani, koperasi, dan perusahaan mitra.
Ia mengatakan Komisi II tidak ingin kunjungan kerja berhenti sebagai kegiatan penyerapan aspirasi. Berbagai temuan dan masukan masyarakat akan menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan perkebunan.
“Kami akan melihat persoalan ini secara menyeluruh. Pengawasan tidak berhenti sampai di sini, tetapi akan terus kami lakukan agar hak-hak masyarakat benar-benar terlindungi,” tegasnya.
Ampera juga meminta Pemerintah Kabupaten Barito Timur memperkuat pembinaan terhadap koperasi plasma. Menurut dia, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Koperasi plasma, kata Ampera, memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu penghubung antara petani dan perusahaan perkebunan. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan tidak boleh mengabaikan kepentingan anggota.
Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan koperasi. Informasi mengenai pengelolaan kebun, pemasaran hasil, serta pembagian manfaat ekonomi perlu dapat diketahui anggota secara jelas.
Selain transparan, koperasi juga harus menerapkan prinsip akuntabilitas. Pengelolaan yang tertib dinilai dapat meningkatkan kepercayaan petani sekaligus memperkuat kemitraan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan.
Ampera mengingatkan agar setiap pihak menjalankan kewenangannya sesuai aturan. Jika dalam proses pengawasan ditemukan dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Koperasi harus dikelola dengan baik. Jika nantinya ditemukan dugaan penyimpangan atau ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan, tentu harus ditindaklanjuti sesuai aturan,” katanya.
Komisi II DPRD Kalteng akan melanjutkan pengawasan terhadap persoalan plasma dan koperasi di Barito Timur. Ampera berharap pembenahan tata kelola kemitraan dapat memberikan kepastian bagi petani sekaligus menciptakan hubungan yang lebih adil antara masyarakat dan perusahaan perkebunan.
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
