INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menegaskan bahwa anggaran pembangunan harus disalurkan secara adil dan merata ke seluruh kabupaten/kota, termasuk hingga desa-desa terpencil di pedalaman Kalimantan Tengah.
Hal ini ia sampaikan saat menghadiri pertemuan Hasupa Hasundau bersama Forkopimda, kepala OPD, tokoh adat, dan masyarakat Gunung Mas di GPU Damang Batu, Kuala Kurun, Sabtu, 21 Juni 2025.
“Kita ingin tidak ada lagi wilayah yang merasa dianaktirikan. Semua kabupaten/kota akan mendapat alokasi anggaran 125 hingga 150 miliar per tahun, di luar Dana Desa yang mencapai 250 hingga 500 juta per desa,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa anggaran ini akan digunakan untuk memperkuat layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta mendukung kebutuhan strategis lainnya di desa. Pemerintah provinsi (Pemprov), menurutnya, hadir untuk memastikan seluruh masyarakat Kalteng merasakan dampak nyata dari pembangunan.
Agustiar juga menyoroti pentingnya pemberian insentif yang layak kepada tokoh adat dan pemuka agama di desa. Ia menyebut selama ini kontribusi mereka dalam menjaga harmoni sosial belum mendapat perhatian memadai dari pemerintah.
“Kita tahu insentif mereka sangat rendah. Dana tambahan nantinya bisa juga digunakan untuk mendukung BUMDes dan koperasi lokal agar bisa berkembang dan mandiri,” ucapnya.
Lebih lanjut, Agustiar menegaskan bahwa pendekatan pembangunan yang ia usung tidak hanya bersifat infrastruktur, tetapi juga sosial. Ia menyebut bahwa fondasi pembangunan Kalteng lima tahun ke depan bertumpu pada program “Huma Betang Sejahtera” yang sejalan dengan visi nasional Presiden dalam Asta Cita.
“Kita ingin seluruh rakyat bisa sekolah, bisa kuliah, bisa berobat, tanpa harus khawatir soal biaya. Kita harus bangun rasa keadilan dan persaudaraan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong, menyambut baik perhatian dan komitmen gubernur terhadap pemerataan pembangunan. Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Gunung Mas sangat membutuhkan dukungan pemerintah provinsi, khususnya dalam hal infrastruktur jalan dan tata kelola sumber daya alam.
“Kami harap Pemprov dapat membantu penanganan jalan strategis seperti Kurun–Linau yang sangat vital untuk mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian,” ujar Jaya.
Bupati juga menyinggung potensi tambang emas di Gunung Mas yang belum memberikan kontribusi signifikan ke pendapatan asli daerah (PAD). Ia menyatakan telah mengusulkan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar pengelolaannya bisa berbasis masyarakat dan lebih ramah lingkungan.
Pertemuan Hasupa Hasundau kali ini menjadi momentum strategis antara pemerintah dan masyarakat dalam menyatukan visi membangun Kalteng yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.
Editor: Andrian