Agustiar: Pemerintah Tak Ingin Masyarakat Menderita Akibat Antrean BBM
Ahmad Suhairi
9 Mei 2026 12:20
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar audiensi dan dialog bersama Pertamina terkait antrean panjang BBM yang terjadi di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya, Jumat, 8 Mei 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Istana Isen Mulang atau Rumah Jabatan Gubernur Kalteng itu turut dihadiri jajaran Pertamina wilayah Kalteng, kepala OPD, serta wartawan media lokal dan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Agustiar mengatakan pemerintah daerah bersama Forkopimda telah turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi sejumlah SPBU sekaligus memastikan distribusi BBM berjalan.
“Kami ingin masyarakat Kalimantan Tengah tetap tenang dan nyaman. Kami tidak ingin melihat masyarakat menderita, maka kami bersama Forkopimda memastikan langkah penanganan terus dilakukan,” ujar Agustiar.
Ia menegaskan antrean BBM yang terjadi beberapa hari terakhir menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Pertamina, Doni, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan akibat antrean panjang di SPBU. Ia memastikan stok BBM di Kalteng dalam kondisi aman.
Menurutnya, Pertamina telah melakukan sejumlah langkah percepatan distribusi, di antaranya menambah pasokan Pertamax hingga 200 sampai 205 kiloliter per hari dan memperpanjang jam operasional SPBU hingga pukul 01.00 WIB.
Dalam sesi dialog, wartawan juga menyoroti keberadaan pengecer BBM yang dinilai masih dibutuhkan masyarakat, terutama di wilayah yang jauh dari SPBU. Menanggapi hal itu, Agustiar menyebut Pemprov Kalteng sedang mendorong legalitas bagi pengecer BBM.
“Kedua, supaya eceran ini jadi legal,” kata Agustiar saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan pengecer dijadikan sub-SPBU.
Ia menambahkan pemerintah provinsi juga telah menyurati BP Migas untuk meminta penambahan kuota BBM bagi Kalteng sekaligus membuka pembahasan terkait legalitas pengecer.
Di sisi lain, Kapolda Kalteng mengungkapkan pihak kepolisian terus melakukan penindakan terhadap praktik penimbunan BBM ilegal.
“Sampai saat ini kami sudah mengamankan kurang lebih sembilan tersangka dengan enam laporan polisi,” ungkapnya.
Pangdam juga meminta media membantu memberikan informasi yang menenangkan masyarakat agar tidak terjadi kepanikan berlebihan terkait ketersediaan BBM di Kalteng.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
