Wagub Edy Pratowo Ikut Penguatan Audit Keuangan Daerah di Bali

INTIMNEWS.COM, BALI – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di Auditorium Bima, BPK Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini menandai dimulainya rangkaian pemeriksaan APBD di wilayah kerja Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) VI.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah hadir dalam kegiatan tersebut bersama para kepala daerah se-Indonesia di lingkup DJPKN VI. Ia didampingi Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung dan Plt. Inspektur Provinsi Kalteng Eko Sulistiono.

Dalam forum itu, Anggota VI BPK RI menegaskan bahwa entry meeting bukan sekadar agenda seremonial. Tahapan ini menjadi ruang penyamaan persepsi terkait ruang lingkup dan pendekatan pemeriksaan LKPD.

Ia menekankan pentingnya kualitas belanja daerah yang harus berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, APBD tidak hanya dinilai dari sisi administrasi, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan.

Baca Juga:

Kalteng Surplus Bidan, Tapi Desa dan Pedalaman Masih Kekurangan

“APBD harus dipastikan memberi kemanfaatan nyata. Pemeriksaan ini untuk menjaga akuntabilitas dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK selama proses pemeriksaan berlangsung.

Ia menyebut audit tidak dimaknai sebagai upaya mencari kesalahan, melainkan sebagai instrumen evaluasi untuk memastikan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan.

Baca Juga:

Disorot soal Jalur Biru, Kadis PUPR Kalteng Catat Semua Kritik

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI turut memaparkan mekanisme serta jadwal pemeriksaan yang akan berjalan dalam beberapa bulan ke depan.

Kehadiran Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dalam forum tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung proses audit secara terbuka dan kooperatif.

Pemeriksaan LKPD 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh atas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan kebijakan fiskal ke depan.

Baca Juga:

Inspektorat Kalteng Mulai Periksa Jalur Biru yang Viral

Editor: Andrian