Intim News

Tag: SPBU Pangkalan Bun

  • Stok BBM Kobar Dipastikan Cukup, Pemkab Ingatkan Ancaman Pidana bagi Penyalahgunaan

    Stok BBM Kobar Dipastikan Cukup, Pemkab Ingatkan Ancaman Pidana bagi Penyalahgunaan

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, memastikan ketersediaan kuota bahan bakar minyak (BBM) mengikuti untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Warga diminta menggunakan BBM secara bijak dan sesuai peruntukannya, Selasa (4/8/2026).

    Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah mengatakan masyarakat tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan karena stok BBM di wilayah kobar disebut masih mencukupi kebutuhan sehari-hari.”stok kuota BBM di Kotawaringin Barat mencukupi untuk kebutuhan harian masyarakat,” kata Nurhidayah dalam himbauannya kepada masyarakat.

    Menurutnya, penggunaan BBM bersubsidi perlu dilakukan secara bertanggung jawab agar distribusinya dapat berjalan tertib dan tepat sasaran. Masyarakat kita diharapkan membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan praktek yang dapat mengganggu ketersediaan bagi pengguna lainnya.

    Pemkab kobar menggunakan bahwa BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kebutuhan. Penyimpangan dalam distribusi maupun penggunaan BBM bersubsidi dapat merugikan masyarakat sekaligus berpotensi melanggar hukum.

    Sejumlah tindakan yang termasuk penyalahgunaan antara lain pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM bersubsite dari peruntukan yang telah ditetapkan, penimbunan BBM menggunakan drum atau jeriken untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

    Selain itu, modifikasi tangki kendaraan untuk membeli BBM bersubsidi melebihi batas wajar serta kerjasama dengan oknum operator SPBU untuk mendapatkan BBM secara tidak semestinya juga menjadi bentuk penyalahgunaan yang dilarang.

    Pemkab kobal mengingatkan masyarakat mengenai ketentuan pasal 5 Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi. Aturan tersebut mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM disubsidi pemerintah.

    Pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Ketentuan tersebut menjadi pengingat agar masyarakat tidak memanfaatkan BBM subsidi untuk kepentingan yang bertentangan dengan aturan.

    Bupati kobar Hj Nurhidayah bersama Wakil Bupati Suyanto mengajak masyarakat menjaga distribusi BBM tetap tertib dan tepat sasaran. Oh ketersediaan Serpong yang dinyatakan mencukupi, masyarakat diminta tidak panik, membeli sesuai kebutuhan, soal menggunakan BBM bersubsidi secara bijak dan sesuai peruntukan.

    Penulis: Yusro
    Editor: Andrian

  • Warga Pangkalan Bun Keluhkan BBM Cepat Habis, Baru Jam 11 Siang SPBU Sudah Kehabisan Stok

    Warga Pangkalan Bun Keluhkan BBM Cepat Habis, Baru Jam 11 Siang SPBU Sudah Kehabisan Stok

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Keluhan soal sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) kembali disampaikan warga Pangkalan Bun, kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Sejumlah SPBU disebut sudah kehabisan stok ketika waktu baru menunjukkan sekitar pukul 11.00 WIB.

    Kondisi tersebut membuat warga harus berkeliling dari satu SPBU ke SPBU lain untuk mencari BBM yang masih tersedia. Situasi ini dinilai menyulitkan masyarakat yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari.

    Syafrudin, warga Pangkalan Bun, mengatakan dirinya mengalami langsung kondisi tersebut. Ia mengaku harus memutar mencari SPBU yang masih memiliki stok karena sejumlah tempat yang didatanginya sudah kehabisan BBM.

    “Saya muter cari SPBU yang masih ada, eh banyak yang habis. Baru jam 11.00 siang,” keluh Safrudin, Selasa (4/8/2026).

    “Saya muter cari SPBU yang masih ada, eh banyak yang habis. Baru jam 11 siang,” keluh Safrudin, Selasa, 4 Agustus 2026.

    Menurut Syafrudin, cepat habisnya stok BBM membuat masyarakat tidak hanya kehilangan waktu, tetapi juga harus mengeluarkan tenaga dan biaya tambahan untuk berpindah-pindah SPBU. Kondisi itu semakin terasa ketika antrian kendaraan yang masih terjadi di sejumlah lokasi.

    Keluhan warga tersebut mendapatkan perhatian DPRD Kotawaringin Barat. Wakil ketua 1 DPRD kobar Rudi Imam Gunawan mempertanyakan kondisi stok BBM di lapangan yang menurutnya tidak sejalan dengan informasi mengenai ketersediaan BBM yang disebut aman.

    “Kenapa bilang aman, kenyataan di lapangan antrian panjang dan stok berkurang,” kata Rudi. Ia meminta Pertamina memperketat pengawasan distribusi BBM agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan serupa.

    “Kenapa bilang aman, kenyataan di lapangan antrean panjang dan stok berkurang,” kata Rudi. Ia meminta Pertamina memperketat pengawasan distribusi BBM agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan serupa.

    Rudi juga mempertanyakan kota BBM serta meminta kejelasan mengenai penyaluran BBM bersubsidi. Menurut dia, Pertamina perlu memberikan ketegasan apabila ditemukan BBM subsidi yang diperjualbelikan tidak sesuai peruntukannya.

    Keluhan mengenai BBM juga dirasakan pengemudi ojek online. Emen mengatakan sulitnya memperoleh pertalite membuat pengemudi harus menghabiskan waktu untuk mengantri. Jika stok habis giliran mereka hampir tiba, driver terpaksa mencari BBM lain yang harganya lebih mahal.

    Sementara itu Sales Branch Manager ll Fuel Kalimantan PT Pertamina Putra Niaga Lucky Haryanto menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat akibat antrian di SPBU. Iya menjelaskan Pertamina melakukan pengawasan melalui digitalisasi SPBU, pemantauan mobil tangki, stok, pengiriman, hingga pembongkaran BBM.

    Lucky menjelaskan kuota BBM bukan ditentukan Pertamina di daerah, melainkan regulator. Pertamina bertugas menyalurkan BBM sesuai kuota yang telah ditetapkan. Namun, bagi masyarakat Pangkalan Bun, persoalan utamanya tetap sama BBM harus mudah diperoleh ketika dibutuhkan bukan justru habis saat hari masih siang.

    Penulis: Yusro
    Editor: Andrian

  • Warga Keluhkan Antrean BBM, Pemkab Kobar Turunkan Satpol PP dan Dishub

    Warga Keluhkan Antrean BBM, Pemkab Kobar Turunkan Satpol PP dan Dishub

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) dan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, mulai ditindaklanjuti pemerintah daerah.

    Pemkab Kobar menerjunkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melakukan pengawasan serta penertiban di sejumlah SPBU, Selasa (4/8/2026).

    Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kobar pada Senin (3/8/2026). Rapat itu mempertemukan berbagai pihak guna mencari solusi atas persoalan distribusi BBM yang dikeluhkan masyarakat.

    RDP dipimpin Ketua DPRD Kobar Mulyadin bersama Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kobar. Turut hadir perwakilan Pertamina, pengelola SPBU, Hiswana Migas, komunitas ojek online (ojol), Organisasi Masyarakat Taruna Borneo Bersatu Raya (TBBR), serta jajaran Pemerintah Kabupaten Kobar yang dipimpin Wakil Bupati Suyanto.

    Dalam rapat tersebut disepakati enam langkah strategis untuk memperbaiki distribusi BBM di Kobar. Salah satunya adalah pemberian akses prioritas pengisian Pertamax bagi pengemudi ojek online di SPBU 01 PT Lamandau Tanjung, yang berada di depan Universitas Antakusuma, setiap pukul 07.00 hingga 09.00 WIB.

    Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan, khususnya pengemudi ojek online, sehingga tidak kehilangan banyak waktu akibat mengantre BBM.

    Selain itu, seluruh SPBU diminta tidak melayani pengisian BBM secara berulang terhadap kendaraan yang sama. Pengelola SPBU juga ditegaskan tidak boleh bekerja sama dengan pelaku pengetapan maupun pelansiran BBM bersubsidi.

    Untuk memastikan aturan tersebut berjalan, Polres Kotawaringin Barat menyatakan siap melakukan penertiban dan penindakan terhadap pelaku pengetap maupun pelansir BBM yang terbukti melanggar ketentuan.

    Dalam RDP juga ditegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kobar tidak memiliki kewenangan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM. Kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat, sehingga penyelesaian persoalan harga maupun kebijakan distribusi harus dilakukan sesuai kewenangan masing-masing pihak.

    Sementara itu, DPRD Kobar bersama Satgas BBM akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU guna memastikan seluruh kesepakatan hasil RDP benar-benar diterapkan di lapangan dan tidak berhenti sebatas komitmen di atas kertas.

    Menindaklanjuti hasil rapat tersebut, Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah menginstruksikan perangkat daerah untuk bergerak cepat melakukan pengawasan. Dinas Perhubungan ditugaskan menertibkan kendaraan yang mengantre atau parkir di badan jalan sekitar SPBU, sedangkan Satpol PP membantu menjaga ketertiban umum di lokasi.

    Pada Selasa (4/8/2026), petugas mulai melakukan pengawasan di tiga SPBU, yakni SPBU Bundaran Tudung Saji, SPBU Jalan Pakunegara, dan SPBU Jalan Diponegoro.

    Ketua DPRD Kobar Mulyadin menegaskan seluruh langkah yang diambil harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.

    “Yang paling utama masyarakat jangan sampai terus dirugikan. Distribusi BBM harus tertib, tepat sasaran, dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik,” tegas Mulyadin.

    Penulis: Yusro
    Editor: Andrian

  • DPRD dan Warga Kobar Bersatu Desak Solusi Antrean BBM dan Listrik Padam

    DPRD dan Warga Kobar Bersatu Desak Solusi Antrean BBM dan Listrik Padam

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Keluhan warga kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, terkait antrian bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik bergulir mendapat perhatian serius DPRD Kobar. DPRD bersama perwakilan masyarakat mendesak pihak terkait segera menghadirkan solusi konkrit atas persoalan yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

    Desakan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD kobar di ruang rapat DPRD, Senin (3/8/2026). Rapat dipimpin ketua DPRD kobar Mulyadi din dan berlangsung cukup panjang mulai pukul 13.30 WIB hingga pukul 18.45 WIB.

    RDP melibatkan sejumlah pihak yang berkaitan langsung dengan persoalan BBM dan kelistrikan. Diantaranya Pertamina, pengelola SPBU, Hiswana migas, Perwakilan pengemudi ojek online (Ojol), Ormas TBBR, Serta pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dipimpin Wakil Bupati Kobar Suyanto.

    Dalam forum tersebut, suara warga menjadi salah satu perhatian utama. Antrian BBM yang panjang dinilai bukan sekedar persoalan distribusi, tetapi telah berdampak pada aktivitas masyarakat, khususnya warga yang menggunakan penghasilan dari kendaraan seperti pengemudi ojol.

    Ketua DPRD Kobar, Mulyadin, meminta persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Seluruh pihak diminta mengambil langkah nyata agar masyarakat tidak terus menghadapi antrian panjang ketika membutuhkan BBM.

    Salah satu bahasan RDP yakni SPBU depan Universitas Antakusuma memberikan prioritas pengisian Pertamax bagi pengemudi ojol pada pukul 07.00 hingga 09.00 WIB.

    “Kebijakan itu diharapkan membantu pengemudi yang harus mulai bekerja sejak pagi tanpa kehilangan banyak waktu untuk mengantri,” ujar Mulyadin.

    RDP juga menyepakati seluruh SPBU tidak melayani praktek pengetap yang melakukan pengisian BBM secara berulang. Kepolisian menyatakan akan terus melakukan penerbitan dan penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

    Untuk memastikan kesepakatan berjalan, DPRD kobar bersama satgas BBM akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) secara bersama-sama. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian utama.

    Pertamina dalam rapat itu juga menyampaikan rencana mengusulkan penambahan kota distribusi Pertamax sebesar 50 persen dari kota yang selama ini dikirim ke Kobar. Tambahan pasokan tersebut diharapkan mampu mengurangi antrian dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Tak hanya BBM, DPRD dan warga turut menyoroti pemadaman listrik bergilir. DPRD mendesak PLN meningkatkan pelayanan karena pemadaman berdampak terhadap rumah tangga, pelaku usaha hingga pelayanan publik.

    Mulai 5 agustus 2026 tambahan supply listrik diproyeksikan mengurangi durasi pemadaman dari sekitar 6 jam menjadi 3 jam, sementara kondisi pasokan diperkirakan kembali normal pada minggu kedua Agustus. DPRD juga menyoroti kompensasi bagi pelanggan yang dinilai belum sebanding dengan dampak kerugian masyarakat.

    Penulis: Yusro
    Editor: Andrian

  • Naik Sepeda Engkol, Bupati Kobar Tinjau Langsung Antrean BBM, Pastikan Pelayanan SPBU Lancar

    Naik Sepeda Engkol, Bupati Kobar Tinjau Langsung Antrean BBM, Pastikan Pelayanan SPBU Lancar

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Di sela kegiatan bersepeda mengelilingi Kota Pangkalan Bun, Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Hj Nurhidayah menyempatkan diri meninjau langsung kondisi antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Jumat (31/7/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

    Sidak dilakukan di dua SPBU, yakni di Jalan Diponegoro dan Jalan Pakunegara. Di kedua lokasi tersebut, Bupati mendapati antrean kendaraan masih cukup panjang saat proses penyaluran bahan bakar minyak (BBM) berlangsung.

    Dalam peninjauan itu, Nurhidayah tidak hanya melihat kondisi di lapangan, tetapi juga berdialog langsung dengan masyarakat yang tengah mengantre. Ia mendengarkan berbagai keluhan serta masukan terkait pelayanan distribusi BBM.

    Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir di tengah masyarakat agar dapat mengetahui kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, langkah penyelesaian yang diambil dapat lebih tepat sasaran.

    “Kita sudah membahas persoalan ini bersama seluruh stakeholder. Hari ini kita turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus berdiskusi dengan masyarakat. Harapannya, semua pihak dapat bekerja sama agar pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal,” ujar Nurhidayah.

    Selain berdialog dengan warga, Bupati juga mengingatkan pengelola SPBU agar menjalankan penyaluran BBM sesuai standar operasional prosedur (SOP). Ia menegaskan, kepatuhan terhadap aturan menjadi faktor penting untuk menjaga ketertiban serta memastikan distribusi BBM tepat sasaran.

    Nurhidayah menambahkan, pengawasan terhadap distribusi BBM akan terus dilakukan sebagai tindak lanjut dari koordinasi yang sebelumnya telah dilaksanakan bersama instansi terkait. Pemerintah daerah ingin memastikan pasokan dan pelayanan tetap berjalan lancar.

    Salah seorang warga Pangkalan Bun, Apriani, mengaku bersyukur karena Bupati turun langsung meninjau antrean yang menurutnya telah berlangsung cukup lama. Kehadiran kepala daerah dinilai memberikan harapan bagi masyarakat yang setiap hari harus menunggu untuk mendapatkan BBM.

    Apriani berharap pemerintah segera menghadirkan solusi nyata agar antrean panjang dapat diatasi. Menurutnya, keberadaan Satgas BBM juga diperlukan untuk membantu pengawasan sekaligus menjaga ketertiban di kawasan SPBU.

    Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menegaskan akan terus memantau distribusi dan penyaluran BBM di seluruh SPBU. Upaya tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, distribusi berjalan lancar, serta ketertiban di lingkungan SPBU tetap terjaga.

    Penulis: Yusro
    Editor: Andrian

  • Barcode Pertalite Misterius, Belum Dipakai Tiba-tiba Tercatat 80 Liter

    Barcode Pertalite Misterius, Belum Dipakai Tiba-tiba Tercatat 80 Liter

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Keluhan terkait distribusi BBM subsidi kembali mencuat di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Kali ini, seorang warga mengaku dibuat bingung setelah barcode Pertalite miliknya tercatat telah digunakan untuk mengisi 80 liter, padahal selama tiga hari terakhir belum dipakai sama sekali.

    Peristiwa itu dialami E Purwadi saat mengantre di SPBU Jalan Ahmad Yani, dekat Bundaran Pangkalan Lima, Selasa (14/7/2026). Setelah menunggu cukup lama, ia akhirnya tiba di dispenser untuk mengisi Pertalite.

    Namun, harapannya pupus ketika petugas SPBU menyampaikan bahwa barcode miliknya sudah mencapai batas kuota karena sebelumnya tercatat telah digunakan untuk mengisi Pertalite sebanyak 80 liter. Mendengar penjelasan itu, E Purwadi langsung mempertanyakan data tersebut.

    “Saya kaget sekali. Sudah tiga hari saya tidak pernah mengisi Pertalite, kok dibilang barcode saya sudah isi 80 liter. Saya sampai berdebat dengan petugas karena merasa itu bukan saya,” kata E Purwadi kepada media ini.

    Akibat kejadian itu, ia gagal mendapatkan Pertalite setelah mengantre cukup lama. Menurutnya, kejadian tersebut perlu mendapat perhatian agar masyarakat tidak mengalami hal serupa saat hendak membeli BBM subsidi.

    Selain persoalan barcode, E Purwadi juga mengeluhkan kondisi antrean di SPBU yang menurutnya masih belum tertata. Ia mengaku sempat melihat kendaraan yang datang belakangan justru lebih dulu mengisi Pertalite, sehingga memicu rasa kecewa di kalangan warga yang sudah lama mengantre.

    Ia berharap pengelola SPBU bersama pihak terkait dapat melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan, termasuk memastikan data penggunaan barcode benar-benar sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh pemilik kendaraan.

    Persoalan antrean Pertalite di Kotawaringin Barat sebelumnya juga telah menjadi perhatian pemerintah daerah. Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah menyatakan akan memanggil pihak Pertamina untuk membahas berbagai keluhan masyarakat mengenai distribusi BBM subsidi.

    Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait laporan warga tersebut, Kapolres Kotawaringin Barat AKBP Theodorus Priyo Santosa menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti informasi yang diterima. “Terima kasih infonya, nanti akan kita turun ke lapangan,” ujarnya.

    Kasus ini kembali memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai akurasi sistem barcode Pertalite. Warga berharap ada penjelasan yang jelas serta langkah evaluasi agar pelayanan BBM subsidi berlangsung lebih transparan, tertib, dan tidak merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi.

    Penulis: Yusro
    Editor: Andrian

  • Warga Keluhkan Antrian Pertalite di SBPU, Bupati Kobar Segera Panggil Pertamina

    Warga Keluhkan Antrian Pertalite di SBPU, Bupati Kobar Segera Panggil Pertamina

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Antrian panjang BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menjadi keluhan masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir, antrean kendaraan terlihat mengular sehingga warga harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan bahan bakar bersubsidi tersebut.

    Keluhan itu disampaikan masyarakat karena antrean dinilai mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama bagi pekerja, pelaku usaha, hingga pengemudi yang bergantung pada ketersediaan Pertalite.

    Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Kobar Hj Nurhidayah mengatakan pemerintah daerah akan memanggil pihak Pertamina guna membahas persoalan antrean Pertalite dan mencari solusi agar distribusi BBM dapat berjalan lebih baik.

    Menurut Nurhidayah, persoalan antrean Pertalite tidak hanya terjadi di Kobar, tetapi juga menjadi isu yang dihadapi sejumlah daerah di Indonesia. Karena itu, diperlukan koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam penyediaan dan distribusi BBM.

    “Yang lebih berkompeten menanggapi persoalan ini sebenarnya pihak Pertamina sebagai penyedia BBM. Karena itu kami akan memanggil Pertamina untuk membahas kondisi yang terjadi di Kobar,” ujar Nurhidayah, Selasa (14/7/2026).

    Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selama ini telah berupaya membantu penanganan di lapangan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawasi dan menjaga ketertiban di sekitar SPBU.

    “Pemda sudah maksimal mengatur di lapangan dengan membentuk Satgas. Namun apabila hasil distribusi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tentu seluruh pengguna belum bisa terpenuhi. Untuk kondisi tersebut kami mohon maaf,” katanya.

    Bupati juga menegaskan bahwa penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang bunga di depan kawasan makam tidak ada kaitannya dengan antrean Pertalite yang terjadi saat ini. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan protokol dan trotoar sebagaimana mestinya.

    Nurhidayah berharap pertemuan dengan Pertamina dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperlancar distribusi Pertalite di Kotawaringin Barat. Dengan distribusi yang lebih baik, antrean di SPBU diharapkan dapat berangsur berkurang.

    Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memastikan akan terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait lainnya agar kebutuhan Pertalite masyarakat dapat terpenuhi. Masyarakat juga diimbau tetap tertib saat mengantre serta mengikuti aturan yang berlaku di setiap SPBU.

    Penulis: Yusro
    Editor: Andrian

  • Antrean BBM Ricuh, Emak-emak Saling Dorong dan Cakar di SPBU Pangkalan Bun

    Antrean BBM Ricuh, Emak-emak Saling Dorong dan Cakar di SPBU Pangkalan Bun

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Pengguna SPBU Bundaran Tudung Saji di Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), dibuat geger oleh aksi dua emak-emak yang terlibat perkelahian saat mengantre Pertalite, Kamis (25/6/2026) siang.

    Keributan yang terjadi di jalur pengisian Pertalite itu langsung menyita perhatian warga dan pengendara. Sejumlah orang yang sedang mengantre maupun melintas tampak menoleh ke arah sumber keributan.

    Menurut saksi di lokasi, kedua perempuan tersebut awalnya terlihat terlibat adu mulut. Namun situasi dengan cepat memanas hingga keduanya saling dorong dan cakar-cakaran di tengah antrean kendaraan.

    “Kami hanya melihat mereka saling dorong dan cakar-cakaran. Tidak tahu persis apa penyebabnya,” ujar Alfian seorang warga yang menyaksikan kejadian tersebut.

    Karena terjadi di area pengisian BBM yang ramai, aksi kedua emak-emak itu sempat membuat suasana SPBU menjadi ricuh. Beberapa warga dan pengendara terlihat berusaha melerai agar pertengkaran tidak semakin berlanjut.

    Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab keributan tersebut. Namun warga menduga pertengkaran itu berkaitan dengan persoalan antrean pengisian Pertalite.

    Seorang warga lainnya mengaku hanya mengetahui salah satu perempuan yang terlibat datang menggunakan sepeda motor matic. Informasi mengenai awal mula kejadian pun masih simpang siur di kalangan warga.

    Setelah berhasil dipisahkan, kedua perempuan tersebut akhirnya meninggalkan lokasi dan situasi kembali normal. Meski berlangsung singkat, aksi cakar-cakaran di tengah antrean Pertalite itu menjadi tontonan sekaligus perbincangan warga Pangkalan Bun sepanjang siang.

error: Content is protected !!