Soal Kerusakan Sejumlah Jalan di Kalteng, Wagub: Bukan Semua Tanggung Jawab Pemprov

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA — Keluhan warga mengenai kerusakan jalan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) semakin marak dalam sebulan terakhir. Di media sosial, banyak masyarakat mengunggah foto dan video jalan yang berlubang atau rusak parah, memancing respons luas dari warganet.

Sebagian besar keluhan itu ditujukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng agar segera melakukan perbaikan. Namun, tak semua jalan yang dikeluhkan berada di bawah kewenangan Pemprov. Sebagian merupakan jalan nasional yang menjadi tanggung jawab Balai Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo mengakui masih banyak warga yang beranggapan bahwa seluruh kerusakan jalan menjadi tanggung jawab Pemprov. Padahal, kewenangan pengelolaan jalan terbagi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Kami harap ke depannya antara balai jalan nasional dan pemerintah daerah lebih nyambung lagi komunikasinya. Istilahnya tidak ada egosektoral, jadi masing-masing lembaga bersatu untuk menyelesaikan persoalan yang ada,” ujar Edy di Kantor DPRD Kalteng, Kamis (12/6/2025).

Baca Juga:

Berobat Cukup Bawa KTP, Gubernur Kalteng Tekankan Pentingnya Rujukan Berjenjang

Menurutnya, perbaikan jalan nasional di Kalteng sering terkendala karena besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi itu menyebabkan sejumlah ruas jalan rusak tidak bisa segera ditangani.

“Misalnya, balai sudah mengusulkan anggaran perbaikan sekian, tapi ternyata yang disetujui kurang dari usulan. Hal seperti ini sebaiknya disampaikan ke Pemprov, supaya kita bisa sama-sama mencari solusinya,” jelas Edy.

Ia menegaskan pentingnya menghindari sikap egosektoral dan memperkuat komunikasi lintas lembaga. Menurut Edy, visi dan misi kepala negara hingga kepala daerah harus tercermin dalam kerja nyata di lapangan.

Baca Juga:

APBD Terbatas, Pemprov Kalteng Libatkan CSR Benahi Jalan di Berbagai Wilayah

“Sebenarnya bukan soal egosektoral saja, tetapi bagaimana komunikasi dan kolaborasi antarinstansi perlu dipertajam. Itu yang paling penting sekarang,” pungkasnya.

Editor: Andrian

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Kaji Pengelolaan WPR, Koperasi Merah Putih Jadi Opsi