Sekda Kalteng Janji Genjot Belanja Daerah, Jawab Sorotan Mendagri

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 hingga akhir April menunjukkan tren melambat. Meski nilai nominal mengalami peningkatan, persentase serapan anggaran justru menurun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini memantik perhatian serius Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang mengumpulkan seluruh pemerintah daerah secara daring, Kamis (8/5/2025).

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur. Ia menjadi representasi pemerintah daerah yang kini dihadapkan pada tantangan krusial, yakni bagaimana mempercepat belanja publik di tengah stagnasi realisasi anggaran.

Data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 30 April 2025 mencatat, realisasi belanja APBD nasional, gabungan provinsi dan kabupaten/kota mencapai Rp214,88 triliun atau 15,44 persen dari total anggaran. Angka ini lebih rendah dari capaian pada periode yang sama tahun lalu, yaitu 16,32 persen, meskipun secara nominal terdapat peningkatan dari Rp 212,46 triliun.

Kondisi serupa terjadi pada sisi pendapatan. Realisasi pendapatan daerah hingga April 2025 tercatat Rp292,75 triliun atau 21,88 persen, menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 22,89 persen. Fakta ini menunjukkan ketimpangan: uang daerah bertambah, tetapi daya dorongnya terhadap perekonomian justru melemah.

Baca Juga:

Agustiar Sabran Tegaskan Pekerja Kunci Ekonomi Kalteng, Haknya Wajib Dijaga

Mendagri Tito menyoroti akar masalah utama yakni kelambanan dalam pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, keraguan terhadap sistem elektronik seperti e-katalog menjadi penyebab lambatnya proses lelang dan serapan anggaran.

“Percuma punya uang banyak, kalau disimpan saja, enggak beredar. Pertumbuhan ekonomi akan melamban,” tegas Tito.

Dalam konteks ini, peran Sekda menjadi sentral. Usai rapat, Leonard S. Ampung menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng akan menindaklanjuti arahan pusat dengan mendorong optimalisasi pendapatan daerah, baik dari dana transfer pusat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, Leo menegaskan bahwa yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca Juga:

Disnakertrans Kalteng Ingatkan Perusahaan Penuhi BPJS dan Upah Layak

“Belanja daerah harus dibelanjakan langsung ke masyarakat agar roda perekonomian terus berputar,” ujarnya.

Leo juga menekankan bahwa keberhasilan program-program strategis nasional, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga penanganan kemiskinan sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak di daerah. Menurutnya, koordinasi lintas sektor harus diperkuat agar perencanaan dan eksekusi anggaran berjalan seiring.

Editor: Andrian

Baca Juga:

Tanpa Aksi Demo, May Day di Kalteng Diisi Syukuran Buruh Bareng Gubernur