INTIMNEWS.COM, KASONGAN – Bunda PAUD, Guru dan Literasi Kabupaten Katingan, Sumiati Saiful menyoroti fakta masih adanya ribuan anak yang belum mengenyam pendidikan.
Ia menilai pemerintah daerah bersama pihak swasta perlu berkolaborasi untuk mengatasi persoalan tersebut.
Menurutnya, sekitar 3.900 anak di Katingan tercatat angka tidak sekolah(ATS). Kondisi ini dinilai memprihatinkan dan harus segera dicari penyebab utamanya.
“Apakah mereka tidak mau sekolah, atau karena keterbatasan biaya, ini yang harus digali,” kata Sumiati kepada awak media beberapa waktu lalu saat kegiatan Dinas Pendidikan.
Bunda PAUD menekankan, jika permasalahan utama adalah faktor ekonomi, maka pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan wajib hadir memberikan solusi. Ia menyebut, pendidikan adalah hak dasar anak yang tidak boleh terhalang biaya.
“Kalau soal biaya, tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua, khususnya Pemkab Katingan dan Dinas Pendidikan, bagaimana agar anak-anak bisa menggapai cita-citanya,” tambahnya.
Selain pemerintah, ia juga mengajak pihak swasta untuk berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, dukungan CSR dapat diarahkan pada bantuan biaya pendidikan maupun fasilitas belajar.
“CSR itu bisa menjadi salah satu solusi. Dunia usaha bisa ikut berperan membantu anak-anak kita yang kesulitan sekolah,” jelasnya.
Ia menekankan, pendidikan yang baik akan menjadi pondasi kemajuan daerah. Karena itu, masalah anak putus sekolah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Jika kita biarkan, maka generasi Katingan akan kehilangan kesempatan untuk maju. Kita harus bergerak bersama agar semua anak bisa sekolah,” ungkapnya.
Ke depan, ia berharap adanya pemetaan yang lebih detail terkait ribuan anak yang belum sekolah. Dengan begitu, kebijakan yang dibuat pemerintah bisa tepat sasaran dan benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan.
Editor: Andrian