Reza Prabowo Tekan Jajaran Selesaikan Temuan BPK
Intim News
6 Agustus 2025 10:11
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Reza Prabowo, menegaskan perlunya percepatan penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng. Temuan yang menumpuk sejak 2009 hingga 2024 itu berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp3,9 miliar, jika tidak segera dituntaskan, Rabu, 6 Agustus 2025.
Dalam pertemuan Tim Percepatan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi BPK di Ruang Rapat Pintar Lantai 2 Dinas Pendidikan Kalteng, Reza mengultimatum seluruh jajarannya untuk menuntaskan 97 temuan yang belum terselesaikan. “Kalau dilihat dari nominalnya memang tidak ada yang terlalu besar sekali, tetapi kita harus cermati. Jangan sampai temuan yang sudah berulang ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian. Kita tidak boleh masuk ke lubang yang sama,” kata Reza.
Berdasarkan data yang dipaparkan, total potensi kerugian negara akibat 97 temuan itu mencapai Rp3.950.479.106,99. Dari jumlah tersebut, telah dikembalikan sebesar Rp3.680.603.892,99, sementara sisa yang belum diselesaikan mencapai Rp269.875.214.
Reza menekankan, sisa temuan yang belum terselesaikan harus segera dituntaskan. “Ini harus kita selesaikan. Jangan sampai ada temuan baru lagi hanya karena keteledoran kita,” ujarnya.
Dalam upaya penyelesaian, seluruh kepala bidang dan ketua tim di lingkungan Dinas Pendidikan Kalteng diminta mengikuti proses pembahasan hingga tuntas. Menurut Reza, tindak lanjut atas temuan BPK harus diuraikan secara tertib dalam dokumen administrasi resmi.
“Dalam penyusunan rencana tindak lanjut, semuanya harus ikut. Kita harus dampingi bersama tim BPK supaya memahami betul setiap temuan itu. Jangan sampai kerja keras kita malah menimbulkan masalah di kemudian hari,” ucap Reza.
Untuk mempercepat proses, Disdik Kalteng menggandeng Inspektorat dan Kejaksaan. Langkah ini disebut Reza sebagai terobosan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam penyelesaian temuan BPK.
Selain itu, Disdik Kalteng juga menyiapkan Pena Kalteng, sebuah platform pengawasan yang memantau penyaluran dana BOS, BOSDA, hingga BPP. Reza menyebut platform ini sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan.
“Ini bagian dari komitmen kami agar pengelolaan anggaran pendidikan di Kalteng menjadi lebih transparan dan akuntabel,” kata Reza.
Ia juga mengingatkan pentingnya keselarasan seluruh program dengan visi dan misi Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo.
“Anggaran kita cukup besar tahun ini, meskipun ada penyesuaian APBD. Justru karena besar, pertanggungjawabannya juga besar. Jangan sampai keteledoran membuka pintu kesalahan baru,” ujar Reza menegaskan.
Reza menekankan bahwa pengawasan ketat bukan hanya soal penyelesaian temuan lama, tetapi juga pencegahan agar kesalahan serupa tidak terulang.
“Kita hadir bukan untuk menambah masalah, tapi memperbaiki. Dengan kerja sama yang baik antara Dinas Pendidikan, BPK, dan lembaga pendamping lainnya, saya yakin kita bisa menutup seluruh temuan dan mencegah terulangnya masalah di kemudian hari,” pungkasnya.
Langkah cepat dan kolaboratif ini dinilai sebagai upaya serius Disdik Kalteng menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.
Penyelesaian temuan BPK yang tertunda selama 15 tahun menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan internal, selain menjadi momentum pembenahan tata kelola keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan Kalteng.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
