Reses DPRD Kalteng di Kobar Dibanjiri Keluhan: dari Jalan Hancur Hingga Ancaman Abrasi
Ahmad Suhairi
15 Mei 2026 21:20
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Berbagai persoalan disampaikan masyarakat kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) saat pelaksanaan reses perseorangan di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng III yang meliputi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Mulai dari kerusakan jalan, abrasi pantai, fasilitas kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga kebutuhan nelayan dan petani mendominasi aspirasi warga yang disampaikan dalam laporan reses juru bicara Bryan Iskandar pada Rapat Paripurna ke-4 Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 beberapa waktu lalu.
Bryan Iskandar menyampaikan, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat di hampir seluruh wilayah yang dikunjungi saat reses.
“Banyak sarana prasarana infrastruktur jalan penghubung tiap desa di Kecamatan Arut Utara mengalami kerusakan parah, masyarakat berharap akan adanya pembangunan terkait infrastruktur jalan,” ujar Bryan saat membacakan laporan hasil reses.
Persoalan jalan rusak juga disampaikan warga Desa Ipuh Bangun Jaya yang meminta jalan poros Desa Suka Makmur-Ipuh Bangun Jaya menjadi prioritas pembangunan karena kondisinya rusak berat dan sulit dilalui masyarakat.
Sementara itu, masyarakat Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, mengusulkan peningkatan jalan lingkungan, pembangunan drainase, hingga trotoar di depan fasilitas umum desa karena lalu lintas di kawasan tersebut dinilai semakin ramai dan padat.
Di Desa Runtu, warga meminta peningkatan jalan Trans Sisipan serta revitalisasi jembatan menuju jalan poros Trans Kalimantan. Warga juga berharap pemerintah membangun SMP di desa tersebut untuk memudahkan akses pendidikan anak-anak di wilayah sekitar.
Selain infrastruktur jalan, abrasi pantai juga menjadi perhatian serius masyarakat pesisir. Warga Desa Sebuai menyampaikan abrasi pantai kini semakin mendekati permukiman warga.
“Penanganan abrasi pantai dibutuhkan segera karena abrasi telah mencapai jarak kritis, hanya tersisa sekitar 20 meter dari laut ke pemukiman,” kata Bryan dalam laporan resesnya.
Keluhan serupa datang dari Desa Keraya dan Desa Teluk Bogam. Masyarakat meminta pembangunan pengaman pantai atau pemecah ombak karena abrasi mulai mengancam jalan poros dan kawasan wisata pantai.
Di sektor pertanian dan perikanan, masyarakat mengusulkan bantuan alat tangkap nelayan, perahu, bibit ikan, pupuk subsidi, bibit sawit, hingga alat dan mesin pertanian seperti traktor mini dan mesin bajak rotary.
Bryan menyebut, masyarakat Desa Sebuai mengeluhkan mahalnya perlengkapan nelayan dan pupuk pertanian yang semakin membebani ekonomi warga.
“Nelayan membutuhkan bantuan alat tangkap berupa jaring dan perahu karena harga perlengkapan di pasaran cukup mahal. Di sektor pertanian, kenaikan harga pupuk juga menjadi beban petani,” ujarnya.
Selain itu, warga Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, juga menyoroti distribusi bantuan Kartu Huma Betang yang dinilai belum tepat sasaran.
“Warga menyampaikan keluhan serius terkait distribusi bantuan Kartu Huma Betang. Dilaporkan hanya dua orang warga asli yang menerima, sementara sebagian besar nama penerima tidak dikenal masyarakat setempat,” kata Bryan.
Di bidang kesehatan, masyarakat meminta penambahan tenaga kesehatan, fasilitas puskesmas pembantu, ambulans, hingga penyediaan air bersih dan sanitasi umum.
Sementara itu, warga Desa Penyombaan dan Sungai Dau berharap adanya peningkatan akses internet dan layanan Starlink karena jaringan komunikasi di wilayah mereka masih terbatas.
Selain pembangunan fisik, masyarakat juga meminta adanya pelatihan UMKM, bantuan alat usaha, pengembangan wisata desa, serta dukungan terhadap kelompok seni dan budaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah.
Berita Rekomendasi
