Infrastruktur hingga BUMD Disorot, DPRD Beri Catatan untuk Gubernur Kalteng
Ahmad Suhairi
14 Mei 2026 21:23
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan sejumlah catatan penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalteng akhir tahun anggaran 2025. Mulai dari persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, hingga efektivitas program pemerintah menjadi sorotan dalam rapat gabungan komisi DPRD.
Catatan tersebut disampaikan dalam laporan hasil rapat gabungan komisi yang dibacakan juru bicara DPRD Kalteng, Sudarsono, pada Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin, 11 Mei 2026.
Dalam laporannya, DPRD mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan yang diraih Pemprov Kalteng sepanjang 2025. Beberapa indikator makro dinilai menunjukkan tren positif, seperti meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 74,86, angka kemiskinan turun menjadi 4,94 persen, serta tingkat pengangguran terbuka yang turun menjadi 3,97 persen.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kalteng juga tercatat berada di angka 4,80 persen. DPRD juga mengapresiasi pembangunan infrastruktur melalui program multiyears contract (MYC), pembangunan perumahan, serta peningkatan akses air minum layak yang mencapai 97,81 persen.
Meski demikian, DPRD menilai masih ada sejumlah persoalan yang perlu dibenahi pemerintah daerah. Salah satunya terkait ketidaksesuaian antara target dan realisasi program pembangunan.
“Masih terdapat sejumlah catatan perbaikan yang perlu menjadi perhatian serius ke depan, antara lain ketidaksesuaian antara target dan realisasi pada beberapa indikator, indikator kinerja yang belum sepenuhnya berbasis hasil (outcome), serta kualitas belanja daerah yang perlu ditingkatkan,” bunyi laporan DPRD.
DPRD juga menyoroti tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya yang dinilai masih bersifat administratif dan belum menyentuh akar persoalan di lapangan.
“Berdasarkan pendalaman Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, tindak lanjut rekomendasi tersebut masih bersifat administratif, belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan, serta belum berorientasi pada hasil (outcome),” ujar Sudarsono saat membacakan laporan rapat gabungan.
Di sektor keuangan daerah, DPRD menaruh perhatian terhadap penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding tahun sebelumnya. Kondisi itu disebut menjadi perhatian serius karena PAD dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah.
“Kondisi ini menjadi keprihatinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah,” kata sudarsono.
DPRD meminta pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab turunnya PAD, termasuk memperkuat pengelolaan pajak daerah berbasis digital serta mengoptimalkan potensi pajak kendaraan bermotor dan pajak mineral bukan logam dan batuan.
Selain PAD, DPRD juga menyoroti kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum maksimal terhadap pendapatan daerah.
“Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum berhasil menjadi penyokong utama PAD Provinsi Kalimantan Tengah,” lanjut mantan Bupati Seruyan itu.
Di bidang infrastruktur, DPRD meminta pemerataan pembangunan jalan, jembatan, dan drainase di seluruh wilayah Kalteng. DPRD mencatat capaian pembangunan drainase baru berada di angka 54,65 persen sehingga masih perlu ditingkatkan, terutama di kawasan rawan banjir.
DPRD juga mendorong pemerintah daerah memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran agar program pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
