Rancangan APBD 2027 Defisit Rp350 Miliar, Pemprov Kalteng Perkuat PAD dan Efisiensi

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kondisi fiskal daerah di tengah rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 yang mengalami defisit Rp350 miliar.

Defisit tersebut terjadi karena belanja daerah dirancang lebih besar dibandingkan pendapatan. Kondisi itu disebut telah diperhitungkan dalam penyusunan struktur APBD 2027.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden menjelaskan, defisit tersebut juga mempertimbangkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan politik sepanjang 2026 yang berdampak terhadap realisasi belanja daerah.

“Defisit sebesar Rp350 miliar tersebut telah mempertimbangkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan politik sepanjang Tahun Anggaran 2026 yang berdampak pada rendahnya realisasi belanja,” kata Linae saat membacakan jawaban Gubernur Agustiar Sabran atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng dalam Rapat Paripurna ke-7, Rabu, 16 September 2026.

Baca Juga:

Kalteng Siapkan Jurus Tekan Kemiskinan Lewat APBD 2027

Untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah, Pemprov Kalteng melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan memperluas basis penerimaan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan potensi setiap sumber penerimaan. Pemerintah juga mendorong peningkatan kontribusi badan usaha milik daerah atau BUMD.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat basis penerimaan, meningkatkan kepatuhan, mengoptimalkan kontribusi BUMD, serta melakukan pemantauan dan langkah korektif secara dini,” ujarnya.

Baca Juga:

3.500 Paket Sembako Disalurkan untuk Mahasiswa Terdampak Karhutla

Kinerja BUMD juga akan dievaluasi secara berkala dengan melihat dividen, kesehatan keuangan, produktivitas aset dan modal, tata kelola, serta manfaat ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi belanja, pemerintah menekankan pentingnya perencanaan yang terukur dan efisien. Kegiatan yang sedang berjalan akan dipantau bersama Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) serta Inspektorat.

“Setiap belanja memberikan hasil yang optimal, sehingga dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat” pungkasnya.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Karhutla di Sei Gohong

Editor: Andrian