APBD Kalteng 2027 Diproyeksikan Rp5,7 Triliun, Defisit Rp350 Miliar
Ahmad Suhairi
14 September 2026 13:53
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memproyeksikan belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 mencapai Rp5,736 triliun. Angka tersebut lebih besar dibandingkan pendapatan daerah yang diperkirakan sebesar Rp5,386 triliun.
Dengan komposisi itu, Rancangan APBD Kalteng 2027 mengalami defisit sekitar Rp350 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan nilai yang sama.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, saat membacakan pidato Gubernur Kalteng dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng, Senin, 14 September 2026.
Edy mengatakan, rancangan anggaran disusun dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah juga berupaya memastikan belanja diarahkan pada kebutuhan yang paling penting bagi masyarakat.
“Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 ini disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagai dasar penentuan perencanaan belanja sesuai prioritas, pengelolaan belanja secara efektif dan efisien, serta fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik,” ujar Edy.
Dalam penyusunan anggaran, Pemprov Kalteng akan mengurangi belanja yang belum menjadi prioritas. Langkah itu dilakukan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan hasil belanja daerah dapat dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, anggaran tetap diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan program prioritas daerah. Kebijakan tersebut diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat dan aturan yang berlaku.
Edy menjelaskan, rancangan APBD 2027 disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 yang telah disepakati.
Selain pendapatan Rp5,386 triliun dan belanja Rp5,736 triliun, struktur anggaran mencatat defisit Rp350 miliar. Nilai tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan Rp350 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan diproyeksikan nol.
Rincian anggaran tersebut dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
Edy berharap, pembahasan bersama DPRD dapat dilakukan secara cermat agar APBD 2027 benar-benar mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
“Selanjutnya, kami berharap Sidang Dewan yang terhormat dapat melakukan pengkajian dan pembahasan lebih lanjut sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
