Karhutla Masih Membara, Kalteng Andalkan 10.700 Personel dan 5 Helikopter
Ahmad Suhairi
15 September 2026 19:13
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah pusat memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Hingga 15 September 2026, sekitar 704,38 hektare lahan masih membutuhkan penanganan dan pemadaman.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Penanganan dan Pencegahan Karhutla 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Selasa, 15 September 2026.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, mengikuti rapat secara daring dari Istana Isen Mulang, Palangka Raya. Ia mengikuti rakor bersama Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, serta perwakilan delapan provinsi lainnya.
Rakor tersebut membahas perkembangan karhutla sekaligus strategi penanganannya. Pemerintah pusat menekankan pentingnya penggunaan data yang sama dan langkah yang terkoordinasi agar penanganan di lapangan lebih efektif.
Khusus Kalteng, dukungan pemerintah pusat terus diperkuat melalui personel, peralatan, armada, operasi modifikasi cuaca (OMC), patroli udara, hingga helikopter untuk pemadaman dari udara.
BNPB telah menjalankan OMC dalam lima periode sejak Juni hingga September 2026. Selain itu, patroli udara dilakukan dan lima helikopter water bombing disiapkan untuk membantu pemadaman di wilayah yang membutuhkan.
Kalteng juga menyiapkan kekuatan sekitar 10.700 personel dari berbagai unsur. Mereka terdiri atas TNI, Polri, BPB-PK, BPBD, Manggala Agni, pemadam kebakaran, perangkat daerah, relawan, dan unsur lainnya.
Penanganan karhutla ke depan akan lebih banyak mengandalkan kekuatan darat dengan dukungan operasi udara sesuai kondisi di lapangan. Strategi ini dinilai penting untuk mempercepat pemadaman sekaligus mengoptimalkan penggunaan armada udara.
Pemerintah masih harus menghadapi kondisi kemarau hingga hujan diperkirakan mulai turun pada awal November 2026. Karena itu, pencegahan dan pemadaman diminta terus dilakukan tanpa menunggu kondisi memburuk.
Perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi Kalteng juga terlihat dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Agustus 2026 dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 11 September 2026 untuk melihat langsung penanganan karhutla.
Gubernur Agustiar bersama Forkopimda dan seluruh perangkat daerah Kalteng menegaskan kesiapan memperkuat kerja sama dalam menghadapi karhutla. Masyarakat juga dilibatkan agar upaya pencegahan dan penanganan dapat dilakukan bersama.
“Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus bergerak cepat, bertindak tepat, dan bekerja terpadu dalam melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman karhutla dan kabut asap,” tegasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
