Kalteng Siapkan Jurus Tekan Kemiskinan Lewat APBD 2027

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan sejumlah strategi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden saat membacakan jawaban Gubernur Agustiar Sabran atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng dalam Rapat Paripurna ke-7, Rabu, 16 September 2026.

Linae mengatakan, kondisi ekonomi menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan anggaran tahun depan. Pada Triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Kalteng tercatat 3,79 persen secara tahunan.

Angka tersebut berada di bawah inflasi tahunan Maret 2026 yang mencapai 3,86 persen. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin tercatat 146,71 ribu orang atau 5,09 persen.

Baca Juga:

Rancangan APBD 2027 Defisit Rp350 Miliar, Pemprov Kalteng Perkuat PAD dan Efisiensi

“Kondisi tersebut menjadi dasar untuk mengarahkan APBD TA 2027 pada kebijakan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan daya beli dan pendapatan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah,” ujar Linae.

Penguatan sektor agraris menjadi salah satu strategi yang disiapkan. Pemerintah akan mendorong peningkatan produktivitas petani miskin di desa melalui bantuan benih unggul, pupuk bersubsidi daerah, serta modernisasi sarana dan prasarana pertanian.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga memprioritaskan penguatan sektor agraris melalui peningkatan produktivitas petani miskin di desa,” katanya.

Baca Juga:

3.500 Paket Sembako Disalurkan untuk Mahasiswa Terdampak Karhutla

Selain pertanian, pemerintah mengarahkan program hilirisasi agar komoditas daerah tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Hilirisasi akan didukung melalui pemberdayaan petani dan koperasi, kemitraan Unit Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pelaku usaha daerah, serta perlindungan tenaga kerja lokal.

Pemerintah juga memasukkan penanganan stunting, jaminan kesehatan, beasiswa, serta program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebagai bagian dari intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“APBD Tahun Anggaran 2027 harus dikelola secara bersih, transparan, dan akuntabel serta diarahkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Karhutla di Sei Gohong

Editor: Andrian