Komisi III DPR RI Warning Narkoba hingga Tambang Ilegal di Kalteng, Polda Diminta Tegas

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Tim Komisi III DPR RI turun langsung ke Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum sekaligus menyerap berbagai persoalan strategis di daerah, Jumat malam 24 April 2026.

Kunjungan kerja ini dipimpin Rikwanto bersama 27 anggota Komisi III DPR RI. Mereka menggelar rapat bersama jajaran Polda Kalimantan Tengah, kejaksaan, serta BNNP di Gedung Graha Bhayangkara, Mapolda Kalteng.

Dalam forum tersebut, Komisi III memberikan apresiasi terhadap kinerja aparat di Kalteng yang dinilai mampu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

“Kami mengapresiasi kondisi kamtibmas di Kalteng yang tetap terjaga. Termasuk soal distribusi BBM yang tidak menunjukkan persoalan menonjol,” ujar Rikwanto.

Baca Juga:

KUR di Kalteng Tembus Rp 821 Miliar, Palangka Raya Terbesar

Ia menegaskan, kunjungan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan upaya konkret untuk mengawasi dan memperkuat kinerja penegakan hukum di daerah. Sejumlah isu krusial menjadi perhatian, mulai dari konflik agraria, peredaran narkoba, hingga aktivitas pertambangan ilegal.

“Polda Kalteng kami nilai cukup serius dalam menangani berbagai kasus, terutama pengungkapan tindak pidana narkoba,” tegasnya.

Komisi III juga mendorong penguatan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan Badan Narkotika Nasional dalam menekan peredaran narkoba.

Baca Juga:

Deforestasi 26 Ribu Hektar, Save Our Borneo Bongkar Praktik HTI di DAS Kapuas

“Kami minta penindakan tegas terhadap bandar, sekaligus mendorong rehabilitasi bagi pengguna yang merupakan korban,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolda Kalteng Iwan Kurniawan menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan dari DPR RI.

Ia menegaskan komitmen jajarannya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menangani berbagai persoalan hukum di wilayahnya.

Baca Juga:

Deteksi Dini Diperkuat, 7.000 Personel Siap Padamkan Karhutla Kalteng

“Kami akan terus meningkatkan sinergi dengan stakeholder dan pemerintah daerah dalam penanganan konflik agraria, pemberantasan tambang ilegal, serta perang terhadap narkoba secara profesional, berkeadilan, dan humanis,” ujarnya.

Rapat ini diharapkan menjadi momentum penguatan koordinasi antar lembaga, sekaligus memastikan penegakan hukum di Kalimantan Tengah berjalan lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Editor: Andrian

Baca Juga:

Respons Keluhan Daerah, Pendaftaran Atlet Porprov Kalteng Diperpanjang Hingga 30 April