Potensi DBH Capai Rp 1 Triliun, Kalteng Dorong Pemerintah Pusat Perbaiki Skema Pembagian

INTIMNEWS.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam. Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo menyuarakan hal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur Daerah Penghasil Sumber Daya Alam, Rabu (9/7/2025), di Borneo Ballroom Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Forum strategis yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, ini dihadiri oleh 12 kepala daerah provinsi penghasil sumber daya alam, termasuk dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Rapat tersebut bertujuan memperkuat sinergi antar daerah dalam menggali potensi fiskal dan memperjuangkan pembagian DBH yang lebih proporsional.

Dalam keterangannya usai rakor, Edy Pratowo menyoroti ketimpangan yang selama ini terjadi dalam alokasi DBH. Ia menyebut bahwa meskipun kontribusi Kalimantan Tengah terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) cukup besar, namun porsi yang diterima daerah belum mencerminkan keadilan fiskal.

“Forum ini menyatukan komitmen daerah-daerah penghasil agar pemerintah pusat lebih terbuka dan profesional dalam membagikan DBH. Sudah saatnya keadilan fiskal benar-benar diwujudkan,” ujar Edy.

Baca Juga:

Buruh Sawit hingga Tambang di Kalteng Diminta Berani Lapor jika Hak Tak Dipenuhi

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Kalimantan Tengah hingga saat ini masih mengalami kekurangan bayar DBH tahun 2023 senilai lebih dari Rp 625 miliar. Sementara itu, dana hasil rekonsiliasi tahun 2024 yang belum masuk kas daerah mencapai lebih dari Rp 300 miliar.

“Jika seluruh hak DBH ini direalisasikan, potensi penerimaan daerah bisa menembus Rp 1 triliun. Ini akan sangat membantu memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Wagub juga menegaskan bahwa ketergantungan daerah pada dana transfer pusat tidak lagi ideal, terlebih di tengah tren efisiensi anggaran. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat segera membenahi mekanisme pembagian DBH agar lebih adil dan tepat sasaran.

Baca Juga:

120 Ribu Warga Kalteng Ajukan Diri jadi Calon Penerima KHBS Batch 2

Dalam rakor tersebut, seluruh kepala daerah atau perwakilan yang hadir menandatangani berita acara bersama Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, sebagai bentuk komitmen kolektif untuk memperjuangkan hak daerah penghasil. Acara ditutup dengan foto bersama sebagai simbol persatuan dan solidaritas antar wilayah dalam memperjuangkan keadilan fiskal nasional.

Adapun provinsi yang hadir dalam rakor ini antara lain Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Riau, dan Maluku Utara.

Editor: Andrian

Baca Juga:

Sendratari Nansarunai jadi Pengingat Sejarah dan Identitas Budaya Kalteng