Penimbun BBM akan Ditindak Tegas, ESDM Kalteng Perketat Pengawasan

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan akan menindak tegas setiap praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) yang diduga memicu keresahan masyarakat di tengah antrean panjang solar di sejumlah SPBU, Sabtu (18 April 2026).

Hal ini diungkapkan oleh Plt Kepala Dinas ESDM Kalteng Sutoyo saat pertemuan terbuka bersama wartawan di Istana Isen Mulang, persoalan antrean BBM yang terjadi saat ini bukan disebabkan berkurangnya pasokan, melainkan adanya perubahan pola konsumsi dan lonjakan permintaan di lapangan.

“Berdasarkan data harian dari Pertamina, stok BBM di Kalimantan Tengah sebenarnya aman dan tidak ada pengurangan pasokan,” kata Sutoyo.

Ia menjelaskan pemerintah tetap melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM, termasuk mengantisipasi adanya praktik penimbunan maupun permainan distribusi oleh oknum tertentu.

Baca Juga:

BBM Non Subsidi di Kalteng Naik Tajam, Pertamina Dex Tembus Rp 24 Ribu

“Jika ada penimbunan atau permainan distribusi, kami pastikan akan ditindak tegas,” tegasnya.

Menurut Sutoyo, salah satu penyebab antrean dipicu migrasi pengguna industri ke BBM yang lebih terjangkau akibat kenaikan harga solar industri yang cukup tinggi.

“Kelangkaan Pertamina Dex ini bukan karena stok habis, tetapi karena harga solar industri naik sangat tinggi hingga sekitar Rp33.000 per liter,” jelasnya.

Baca Juga:

APBD Terbatas, Pemprov Kalteng Libatkan CSR Benahi Jalan di Berbagai Wilayah

Kondisi itu, lanjut dia, menyebabkan lonjakan permintaan pada jenis BBM tertentu yang sebelumnya tidak sebesar saat ini, sehingga berdampak pada antrean di sejumlah SPBU.

“Akibatnya terjadi lonjakan permintaan pada Pertamina Dex yang sebelumnya tidak sebesar sekarang,” tambahnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah juga meminta Pertamina melakukan penyesuaian pola distribusi stok agar sesuai kebutuhan lapangan, termasuk mempertimbangkan kondisi geografis Kalimantan Tengah.

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Kaji Pengelolaan WPR, Koperasi Merah Putih Jadi Opsi

“Kami juga sudah meminta Pertamina mengatur kembali pola distribusi stok, mengingat kondisi geografis dan infrastruktur Kalteng yang luas dan menantang,” ujarnya.

Pemprov Kalteng berharap pengawasan distribusi yang diperketat serta tindakan tegas terhadap penimbunan dapat menjaga stabilitas pasokan BBM dan mencegah masyarakat terus terdampak antrean panjang.

Penulis: Redha

Baca Juga:

PUPR Kalteng: CSR Difokuskan Perbaiki 10 Ruas Jalan di Wilayah Timur

Editor: Andrian