INTIMNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
Penegasan itu disampaikan Presiden saat pidato pada Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah di tengah kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang dinilai penuh konflik, ketegangan, dan ketidakpastian.
“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa,” ujar Prabowo.
Presiden mengatakan dirinya sengaja hadir langsung di hadapan DPR RI untuk menyampaikan pokok-pokok pemikiran pemerintah terkait ekonomi nasional dan pengelolaan negara.
Menurutnya, tantangan dunia saat ini menuntut negara hadir lebih kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan rakyat.
Dalam paparannya, Presiden menyebut pendapatan negara pada APBN 2027 ditargetkan berada pada kisaran 11,82 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara belanja negara direncanakan mencapai 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB dengan defisit APBN dijaga pada rentang 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB.
Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029.
Selain itu, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0 hingga 6,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka ditekan menjadi 4,30 hingga 4,87 persen.
Dalam pidato yang berlangsung panjang tersebut, Presiden turut menyoroti kebocoran kekayaan negara yang menurutnya telah terjadi selama bertahun-tahun melalui praktik under invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan sumber daya alam.
Prabowo menyebut Indonesia selama ini kehilangan potensi besar akibat lemahnya tata kelola ekonomi dan pengawasan ekspor.
“Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan data yang menunjukkan ratusan miliar dolar AS kekayaan nasional mengalir keluar negeri dalam puluhan tahun terakhir. Karena itu, Presiden menilai Indonesia harus berani melakukan reformasi sistem ekonomi nasional sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.
Kebijakan itu mewajibkan ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloys dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.
Langkah itu disebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor, memberantas praktik manipulasi harga dan pelarian devisa hasil ekspor.
“Sumber daya alam milik kita, kita yang harus menentukan ke mana sumber daya alam ini dijual,” ujar Presiden.
Ia juga menegaskan Indonesia harus menentukan harga komoditasnya sendiri dan tidak terus bergantung pada negara lain.
“Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri,” katanya.
Presiden turut menekankan pentingnya industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam nasional. Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk asing, melainkan harus mampu memproduksi berbagai kebutuhan industrinya sendiri.
“Kita harus bikin mobil kita sendiri, motor kita sendiri, televisi, komputer, handphone kita sendiri,” tegas Prabowo.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus mempercepat hilirisasi nikel, bauksit, batu bara, dan komoditas lainnya guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.
Dalam pidatonya, Presiden juga memberi perhatian besar terhadap reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga membersihkan aparat yang melakukan pungutan liar maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Tidak ada orang yang tidak bisa diganti,” ujar Presiden.
Prabowo juga menegaskan pemerintah akan menggunakan teknologi modern, termasuk satelit dan radar, untuk memantau berbagai praktik ilegal seperti tambang ilegal dan penyelundupan.
Menjelang akhir pidato, Presiden turut menyinggung posisi PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintahan. Ia menyebut keberadaan oposisi penting sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam demokrasi.
“Saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP, Saudara berjasa untuk demokrasi kita,” kata Prabowo.
Pidato Presiden ditutup dengan ajakan melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional serta seruan “Merdeka!”.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
