Meski APBD Menurun, Pemprov Kalteng Pastikan Program untuk Desa Tetap Berjalan
Ahmad Suhairi
10 Juni 2026 21:23
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan program pembangunan di tingkat desa tetap berjalan meski anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mengalami penurunan pada tahun 2026.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran saat Saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, pada Rabu, 10 Juni 2026.
Agustiar menyebut APBD Kalteng tahun 2026 tercatat sebesar Rp5,4 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp10,2 triliun.
Meski begitu, gubernur mengatakan penurunan APBD tidak akan mengurangi komitmen pemerintah dalam menjalankan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
“Di tengah efisiensi anggaran, program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas. Kami ingin pembangunan tetap dirasakan warga, baik di desa maupun di perkotaan,” ujarnya.
Salah satu program yang tetap dijalankan adalah Kartu Huma Betang Sejahtera. Program tersebut dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai bantuan dan layanan pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi.
Pria kelahiran tahun 1972 itu menegaskan, efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan publik. Pemerintah, kata dia, hanya melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
“Efisiensi bukan soal mengurangi pelayanan. Yang terpenting bagaimana anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak terbuang sia-sia,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga meminta kepala desa berperan aktif mendukung berbagai program prioritas pemerintah pusat yang saat ini mulai dijalankan di daerah.
Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Cetak Sawah Rakyat, hingga Cek Kesehatan Gratis.
Keberhasilan program-program tersebut menurutnya, sangat bergantung pada dukungan pemerintah desa karena pelaksanaannya langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Peran kepala desa sangat penting untuk memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu perlu ada dukungan dan keterlibatan aktif dari seluruh desa,” tandasnya.
Rakerda APDESI tahun ini diikuti sekitar 652 kepala desa dari berbagai kabupaten dan kota di Kalteng. Selain membahas pembangunan desa, kegiatan tersebut juga menjadi forum koordinasi terkait pelaksanaan program pemerintah di tingkat desa.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
