Pemprov Kalteng Siaga Hadapi Lonjakan Harga Beras dan Bawang Putih

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai mengantisipasi potensi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama beras, bawang putih, dan minyak goreng, usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin, 20 Juli 2026.

Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir itu diikuti pemerintah daerah se-Indonesia. Dari Kalteng, rapat dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Anang Dirjo bersama unsur Forkopimda, perangkat daerah, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono mengatakan, hingga pekan ketiga Juli 2026 hanya empat provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH).

“Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Sementara jumlah kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan IPH turun menjadi 69 daerah dari 78 daerah pada pekan sebelumnya,” kata Ateng.

Baca Juga:

Generasi Muda Kobar Pilih Bangun Usaha, Angka Pengangguran Terus Menyusut

Meski kondisi harga relatif terkendali, BPS meminta pemerintah daerah tetap mewaspadai pergerakan harga beras, bawang putih, dan minyak goreng yang masih menjadi komoditas penyumbang inflasi.

Ateng menjelaskan, harga beras medium terus mengalami kenaikan selama empat bulan berturut-turut. Sementara harga bawang putih rata-rata mencapai Rp42.560 per kilogram atau sekitar 12 persen di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).

Di sisi lain, harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras mulai menunjukkan tren penurunan secara nasional, meski di sejumlah daerah masih berada di atas harga acuan.

Baca Juga:

Kalteng Perkuat Reforma Agraria demi Pemerataan Ekonomi dan Pangan

Dalam rapat tersebut, Kementerian Pertanian juga memaparkan sejumlah langkah menghadapi musim kemarau dan potensi dampak El Nino, mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan, penguatan penyuluh pertanian, perbaikan jaringan irigasi, hingga menjaga cadangan beras nasional yang kini mencapai sekitar 5,24 juta ton.

Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan pengendalian organisme pengganggu tanaman serta memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjaga pasokan bawang merah dan cabai tetap aman.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan melaporkan harga bawang putih nasional per 17 Juli 2026 mencapai rata-rata Rp38.858 per kilogram atau naik sekitar 0,6 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan harga masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Timur.

Baca Juga:

Antrean BBM di Kobar Jadi Keluhan Harian, Warga Minta Distribusi Dibenahi

Menanggapi kondisi tersebut, Tomsi Tohir meminta realisasi impor bawang putih segera dievaluasi agar kuota yang telah diberikan dapat segera dimanfaatkan dan pasokan di dalam negeri tetap terjaga.

Pada kesempatan yang sama, Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta pemerintah daerah memfokuskan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di wilayah yang mengalami lonjakan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) agar stabilisasi harga lebih efektif.

Menanggapi hasil rapat tersebut, Anang Dirjo mengatakan, Pemprov Kalteng akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota melalui TPID untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Pastikan Penerima KHBS Tetap Bisa Kuliah

“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota melalui TPID agar stabilitas harga pangan tetap terjaga, sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga komoditas strategis,” ujarnya.

Menurut Anang, hasil rapat koordinasi itu akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan langkah pengendalian inflasi di Kalteng.

“Kami akan memperkuat distribusi pangan, menjaga ketersediaan pasokan, serta mendukung berbagai program stabilisasi harga agar inflasi di Kalimantan Tengah tetap terkendali,” tutupnya.

Editor: Andrian