Status Tanggap Darurat Karhutla Kalteng Berlaku hingga 29 September
Ahmad Suhairi
1 September 2026 18:19
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai 31 Agustus hingga 29 September 2026. Status ini diberlakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah, terutama pada lahan gambut.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan, penetapan status tanggap darurat akan mempermudah koordinasi dan pengerahan sumber daya dalam penanganan karhutla.
“Dengan status tanggap darurat ini kita akan lebih mudah dalam rangka mengoordinasikan tugas-tugas pengamanan dan penanganan bencana,” kata Agustiar dalam konferensi pers di Media Center Posko Pusat Karhutla, halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Senin, 31 Agustus 2026.
Gubernur menjelaskan, penanganan karhutla di lahan gambut memiliki tantangan berbeda. Api dapat menjalar hingga bagian dalam tanah sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama. Keterbatasan sumber air juga menjadi salah satu kendala di lapangan.
Baca Juga:
“Penanganan kebakaran di lahan gambut membutuhkan waktu untuk menjangkau titik api di bagian terdalam. Salah satu kendala yang dihadapi adalah ketersediaan air,” ujarnya.
Pemerintah, kata dia, mulai mengantisipasi persoalan tersebut dengan membangun sumur bor. Bantuan pembangunan sumur bor dari Presiden Prabowo Subianto disebut mulai dikerjakan, disertai sejumlah bantuan pendukung lainnya.
Agustiar menekankan pencegahan tetap menjadi kunci, terutama menjelang musim kemarau. Lahan gambut harus dibasahi sejak sebelum kebakaran terjadi agar kelembapannya tetap terjaga.
“Jangan menunggu sampai terjadi kebakaran, karena kalau sudah terbakar, penanganannya jauh lebih sulit, terutama untuk menjangkau titik api yang berada di bagian dalam,” tegasnya.
Upaya menjaga kelembapan gambut sebelumnya juga dilakukan melalui pembangunan sekat kanal dan tabat. Menurutnya, pencegahan kebakaran di kawasan gambut membutuhkan dukungan kelembagaan dan teknologi agar dapat dilakukan secara konsisten.
Untuk memperkuat penanganan di lapangan, sejumlah peralatan telah disiapkan. Bantuan yang diterima antara lain 10 unit ekskavator, sekitar 100 unit pemadam kebakaran, selang air, serta perlengkapan pendukung lainnya. Pemprov Kalteng juga masih berkoordinasi untuk memperoleh tambahan dukungan dari pemerintah pusat dan pihak lainnya.
Baca Juga:
Sementara itu, data mengenai perkembangan karhutla terus diperbarui berdasarkan laporan dari daerah melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops). Pemerintah memastikan informasi yang digunakan dalam penanganan disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan.
“Data ini kita update berdasarkan laporan dari masing-masing daerah melalui Pusdalops kita,” jelasnya.
Dari sisi anggaran, Pemprov Kalteng memastikan dukungan untuk penanganan bencana tetap tersedia. Belanja Tidak Terduga (BTT) yang disiapkan untuk kebutuhan penanganan bencana mencapai Rp72 miliar.
“Anggarannya masih ada. Semula kita anggarkan Rp72 miliar melalui BTT,” ungkapnya.
Selama status tanggap darurat, Pemprov Kalteng juga mengarahkan satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan mempertimbangkan kondisi di masing-masing wilayah.
Agustiar menyebut, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Karena itu, pemerintah provinsi akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, BNPB, BPBD, serta masyarakat.
“Harapannya kita bisa terus bekerja sama dan bersinergi untuk mempercepat penanganan karhutla serta menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan di Kalimantan Tengah.” pungkasnya.
Berita Rekomendasi
