Pemprov Kalteng Perkuat Koordinasi Pajak Daerah Lewat Rakor PAD 2025

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berupaya mengoptimalkan potensi penerimaan daerah melalui sinergi lintas sektor. Hal ini menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan di Aula Eka Hapakat, Kamis, 12 Juni 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa peningkatan PAD memerlukan kerja sama yang erat antara instansi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pelaku usaha. “Rakor ini menjadi forum penting dalam memperkuat koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya pelaksanaan kewajiban pajak oleh pelaku usaha di sektor strategis seperti pertambangan dan perkebunan. Padahal, sektor ini memiliki potensi pendapatan yang sangat besar.

“Jika seluruh wajib pajak di sektor-sektor tersebut melaksanakan kewajiban secara tertib dan transparan, maka PAD kita akan meningkat signifikan,” ungkap Leo.

Menurutnya, peningkatan PAD menjadi sangat penting dalam mendukung program pembangunan daerah. “Pendapatan yang kuat akan menjadi fondasi bagi pembiayaan infrastruktur, layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sekda juga menekankan pentingnya pembaruan regulasi dan sistem informasi pajak agar lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. “Kita perlu terus menyempurnakan sistem agar lebih efisien dan akuntabel,” katanya.

Selain penguatan regulasi, Leo juga menyarankan peningkatan edukasi dan kesadaran perpajakan bagi pelaku usaha. “Sosialisasi rutin kepada wajib pajak perlu dilakukan agar tidak hanya memahami kewajibannya, tetapi juga melihat pentingnya kontribusi mereka bagi pembangunan daerah,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Wakil Gubernur Edy Pratowo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B. Aden, dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam mengawal reformasi fiskal daerah.

Rakor juga menghadirkan para kepala perangkat daerah, pimpinan Bank Kalteng, serta direktur perusahaan dari berbagai sektor strategis. Dialog yang terbuka diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan.

Dengan terselenggaranya rakor ini, Pemprov Kalteng berharap agar optimalisasi PAD tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi menjadi gerakan bersama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. “Ini bukan semata-mata soal penerimaan, tetapi tentang keadilan pembangunan yang merata untuk seluruh masyarakat Kalteng,” tutup Sekda.

Editor: Andrian