INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) akan memperkuat koordinasi dengan PT PLN dan Pertamina untuk menangani persoalan listrik serta distribusi bahan bakar minyak (BBM) di daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden saat membacakan jawaban Gubernur Agustiar Sabran dalam Rapat Paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng, Rabu, 16 September 2026.
Linae mengatakan, Pemprov Kalteng akan berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk meningkatkan keandalan jaringan, mempercepat penanganan gangguan, serta memperluas akses listrik.
Pemerintah juga mendorong PLN memperbaiki kualitas informasi dan mekanisme pengaduan masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk meningkatkan keandalan jaringan, mempercepat penanganan gangguan, memperluas akses listrik,” ujarnya.
Selain listrik, persoalan ketersediaan dan distribusi BBM juga menjadi perhatian. Pemerintah menyatakan koordinasi dilakukan bersama PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, pemerintah kabupaten/kota, dan pihak terkait.
Pengawasan diarahkan pada stok dan distribusi BBM, kelancaran pasokan, hingga penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
“Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan stok dan distribusi, peningkatan kelancaran pasokan, penyaluran BBM bersubsidi secara tepat sasaran serta percepatan penanganan kendala distribusi,” tuturnya.
Linae menambahkan, Pemerintah menempatkan persoalan energi tersebut sebagai bagian dari pelayanan dasar yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Editor: Andrian