Pemprov Kalteng Perketat Distribusi BBM dan LPG, Antisipasi Dampak Kenaikan Harga
Redha
21 April 2026 07:43
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memperkuat langkah antisipatif dalam menghadapi potensi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai dapat berpengaruh luas terhadap stabilitas ekonomi daerah. Upaya ini difokuskan pada pengawasan distribusi serta pengendalian harga kebutuhan pokok di masyarakat.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran menegaskan pentingnya penyesuaian distribusi BBM agar lebih tepat sasaran, terutama di wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi.
“Kami berharap adanya penyesuaian distribusi, khususnya pada wilayah-wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian. Hal ini penting agar distribusi BBM dan LPG dapat lebih tepat sasaran,” ujar Agustiar Sabran, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, BBM bukan sekadar komoditas energi, tetapi memiliki dampak berantai terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari transportasi, perdagangan, hingga inflasi daerah.
Ia juga menekankan bahwa potensi gangguan distribusi harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar di kemudian hari.
“Permasalahan BBM ini berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak segera diantisipasi. Diperlukan langkah-langkah konkret dan cepat dari kita semua,” tegasnya.
Dalam upaya pengendalian, Pemprov Kalteng juga mendorong penguatan sistem pengawasan distribusi BBM dan LPG hingga ke tingkat lapangan.
“Kita perlu memperkuat pengawasan, termasuk dengan pemanfaatan teknologi seperti pemantauan distribusi berbasis GPS, dokumentasi lapangan, serta pengawasan langsung hingga ke SPBU,” tambah Gubernur.
Selain itu, pengaturan pola distribusi juga menjadi perhatian, termasuk kemungkinan pengaturan waktu pelayanan BBM subsidi dan non-subsidi guna menghindari penumpukan dan antrean panjang di lapangan.
Di tempat yang sama, Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga kelancaran pasokan energi di daerah.
“Pemerintah daerah perlu memastikan pasokan dan distribusi BBM serta LPG tetap aman dan lancar melalui koordinasi intensif dengan Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pengawasan terhadap distribusi subsidi harus diperketat untuk mencegah adanya penyalahgunaan di lapangan.
“Pengawasan distribusi subsidi, baik BBM maupun LPG 3 kg, harus diperketat agar tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan,” tegasnya.
Di sisi lain, upaya pengendalian inflasi daerah juga terus diperkuat melalui monitoring harga, inspeksi pasar, serta langkah intervensi jika terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Komunikasi publik yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya kepanikan,” lanjut Linae.
Sementara itu, Pertamina disebut telah melakukan sejumlah langkah antisipatif, seperti penguatan stok dan pemantauan distribusi secara real time untuk menjaga stabilitas pasokan energi.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga dan distribusi BBM maupun LPG di Kalimantan Tengah tetap terjaga, sehingga tidak memberikan tekanan berlebih terhadap daya beli masyarakat.
Penulis Redha
Editor Andrian
Berita Rekomendasi
