Pemprov Kalteng Minta Kabupaten/Kota Sejalan Susun RKPD 2027

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan pentingnya keselarasan perencanaan antara Pemprov dengan kabupaten dan kota dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Provinsi serta Kabupaten/Kota Tahun 2027 di Aula Bapperida Kalteng, Palangka Raya, Senin 19 Januari 2026.

Leo mengatakan, perencanaan pembangunan tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Menurutnya, program yang disusun Pemprov Kalteng harus sejalan dengan perencanaan kabupaten dan kota agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia menjelaskan, Ranwal RKPD memiliki peran penting sebagai penghubung antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan penganggaran tahunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga:

Kejurnas Offroad di Tangkiling jadi Ajang Adu Skill dan Promosi Wisata Daerah

“Ranwal RKPD ini menjadi jembatan antara RPJMD dan APBD, sekaligus acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja masing-masing,” ujarnya.

Sekda menyebutkan, Ranwal RKPD Provinsi Kalteng Tahun 2027 disusun berdasarkan tema RPJMD 2025-2029, yakni peningkatan aktivitas ekonomi daerah dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Tema tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam delapan prioritas pembangunan yang menjadi fokus bersama antara Pemprov Kalteng dan pemerintah kabupaten serta kota. Beberapa prioritas yang disiapkan antara lain pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera, pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, serta revitalisasi jalur lintas kota.

Baca Juga:

Kalteng Berseli 69K Diserbu Pesepeda dari Luar Daerah hingga Mancanegara

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan wilayah khusus Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Pemberdayaan keunggulan lokal berbasis kearifan budaya juga masuk dalam prioritas pembangunan, sebagai upaya memperkuat identitas Kalteng sebagai provinsi yang menjunjung nilai Belom Bahadat.

Di bidang sosial, pemerintah menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan serta penguatan harmoni sosial. Sementara di sektor layanan dasar, peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan juga menjadi perhatian utama.

Leo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) itu menegaskan, seluruh prioritas tersebut merupakan turunan langsung dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, sehingga harus dijabarkan secara konsisten hingga ke tingkat daerah.

Baca Juga:

Pj Sekda Kalteng: Pariwisata Butuh Generasi Muda Kreatif dan Peduli Budaya

Untuk membantu proses perencanaan, Pemprov Kalteng telah menyiapkan 80 Kamus Usulan yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam menyerap aspirasi masyarakat, pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta usulan dari pemerintah kabupaten dan kota.

Bapperida Kalteng juga telah menerbitkan surat edaran dan instruksi teknis sebagai pedoman pelaksanaan forum perangkat daerah dan lintas perangkat daerah.

Leo berharap forum sosialisasi ini dapat dimanfaatkan sebagai ruang diskusi yang terbuka dan produktif untuk menyempurnakan Ranwal RKPD sebelum ditetapkan secara final.

Baca Juga:

Disdik Kalteng Ungkap Sulitnya Memindahkan Guru dari Kota ke Pedalaman

“Harapannya kabupaten dan kota bisa menyesuaikan tahapan perencanaan agar lebih sejalan. Mari kita bangun perencanaan dengan semangat keterbukaan dan kerja sama,” pungkasnya.