website murah
website murah
website murah
website murah
Pasang Iklan

APBD Kalteng 2027 Terbatas, OPD Diminta Prioritaskan Program Berdampak

Wagub Kalteng, Edy Pratowo, membacakan pidato Gubernur Agustiar Sabran dalam rapat paripurna persetujuan bersama Raperda APBD Kalteng 2027, Jumat, 20 November 2026. (Ist)

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, mengingatkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih cermat menggunakan anggaran pada 2027. Pasalnya, kemampuan keuangan daerah terbatas, sementara kebutuhan pembangunan masih cukup besar.

Agustiar meminta setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menunjukkan capaian dalam laporan administrasi.

Pesan tersebut disampaikan melalui pidato gubernur yang dibacakan Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng, pada Jumat, 20 November 2026.

Dalam pidatonya, Agustiar menegaskan, bahwa keterbatasan anggaran harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan.

Pasang Iklan

“Selanjutnya, perlu saya ingatkan kepada para Kepala Perangkat Daerah, agar terus meningkatkan kinerja. Lakukan penajaman prioritas dan awasi benar-benar jalannya kegiatan, sehingga anggaran yang terbatas bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan optimal,” demikian pesan Agustiar yang dibacakan Edy.

Peringatan tersebut disampaikan setelah DPRD dan Pemprov Kalteng menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp5,4 triliun lebih, sedangkan belanja daerah mencapai Rp5,7 triliun lebih.

Dengan kondisi tersebut, APBD Kalteng 2027 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp346 miliar lebih.

Untuk menutup kekurangan itu, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp350 miliar lebih, dengan pengeluaran pembiayaan sekitar Rp3,3 miliar lebih.

Agustiar menilai, kondisi keuangan tersebut menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan kegiatan yang akan dibiayai.

Pasang Iklan

Ia juga meminta kepala perangkat daerah meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program agar penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan belanja.

“Karena setiap rupiah uang rakyat harus digunakan dengan amanah, tidak hanya bagus dalam laporan di atas kertas, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Agustiar, Kalteng memiliki potensi sumber daya yang besar. Namun, potensi tersebut harus didukung perencanaan yang matang dan kebijakan anggaran yang tepat agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan besarnya anggaran, tetapi juga membutuhkan pelaksanaan program yang konsisten dan tepat sasaran.

“Kalimantan Tengah memiliki potensi dan sumber daya besar, yang perlu dikelola secara optimal melalui perencanaan baik, kebijakan tepat, anggaran berkualitas, dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, untuk kesejahteraan masyarakat Kalteng,” ujarnya.

Agustiar berharap APBD 2027 dapat digunakan untuk memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan daya saing, serta memperluas pemerataan hasil pembangunan.

Dengan begitu, program yang dijalankan pemerintah diharapkan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah pelosok.

“Untuk itu, mari kita jadikan APBD 2027 ini sebagai instrumen untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah, meningkatkan daya saing, memperluas pemerataan, untuk memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, terkait persetujuan APBD 2027, Agustiar menjelaskan bahwa rancangan anggaran tersebut telah melalui sejumlah tahapan pembahasan bersama DPRD Kalteng.

Pembahasan dilakukan melalui rapat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD, rapat kerja komisi, hingga penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi.

Setelah mendapat persetujuan bersama, Raperda APBD Kalteng 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menjalani proses evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Agustiar juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kalteng atas kerja sama selama proses pembahasan anggaran.

Ia berharap kesepakatan tersebut dapat diikuti pelaksanaan program yang lebih terarah sehingga anggaran daerah benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Editor: Andrian

Berita Rekomendasi
Pasang Iklan
Halo Sahabat Intimnews

Pastikan Selalu Update Berita Terbaru

Pasang Iklan Ikuti Saluran
error: Content is protected !!