Pemprov Kalteng Kebut Penguatan Fiskal, Kurangi Ketergantungan Dana Pusat

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berupaya memperkuat ketahanan fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Hal tersebut disampaikan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng, Senin, 13 Juli 2026.

Pembahasan berlangsung dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kalteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden hadir mewakili pemerintah daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng, Syahfiri mengatakan, kondisi fiskal daerah pada 2025 masih dipengaruhi tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Baca Juga:

Disdik Kalteng Bantah Ada Setoran Rp500 Ribu untuk Pencairan TKG Guru 3T

“Sejumlah dinamika fiskal pada tahun anggaran 2025 dipengaruhi tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat, termasuk keterlambatan penyaluran sebagian dana transfer yang berdampak pada pengelolaan kas daerah,” ujar Syahfiri.

Ia mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah perbaikan agar kondisi fiskal semakin kuat dan tidak bergantung pada satu sumber pendapatan.

“Kami terus memperkuat perencanaan pendapatan yang lebih realistis, meningkatkan efektivitas pengelolaan kas daerah, serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah guna memperkuat ketahanan fiskal daerah,” katanya.

Baca Juga:

Status Tanggap Darurat Karhutla Kalteng Berlaku hingga 29 September

Dalam rapat tersebut, DPRD Kalteng juga memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD 2025. Beberapa di antaranya menyangkut kualitas perencanaan fiskal, pengelolaan aset daerah, efektivitas pemanfaatan dana transfer, hingga penguatan sistem pengendalian internal.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kalteng, Habib Sayid Abdurrahman mengatakan, berbagai catatan tersebut menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan APBD ke depan semakin baik.

Sementara itu, Pj Sekda Kalteng, Linae Victoria Aden, memastikan seluruh masukan dari DPRD akan ditindaklanjuti bersama perangkat daerah.

Baca Juga:

Antrean BBM Berjam-jam Bikin Warga Kobar Resah, Gubernur Kalteng Turun dari Mobil Tegur SPBU

“Kami telah menyimak berbagai masukan yang disampaikan dan akan menindaklanjutinya bersama perangkat daerah terkait. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah, memperkuat kualitas perencanaan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah,” ucap Linae.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalteng, Riska Agustin itu merupakan bagian dari pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

DPRD dan Pemprov Kalteng sepakat terus memperkuat sinergi untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu mendorong peningkatan pelayanan publik.

Baca Juga:

Warga Kobar Berebut Sembako Murah, Gubernur Kalteng Pangkas Harga hingga 50 Persen

Editor: Andrian