Pemprov Kalteng Harap TPID Daerah Segera Rampungkan Road Map Inflasi

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan pentingnya penyusunan peta jalan (road map) pengendalian inflasi sebagai langkah strategis memperkuat stabilitas ekonomi daerah. Hal ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, dalam Rapat Pembahasan Kondisi Inflasi Terkini dan Tindak Lanjut Penyusunan Road Map TPID Tahun 2025–2027 di Kantor Gubernur Kalteng, Rabu 9 Juli 2025.

Menurut Yuas Elko, road map berfungsi sebagai panduan konkret bagi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kabupaten/kota dalam merespons dinamika harga dan menjaga daya beli masyarakat. Ia menekankan bahwa perencanaan yang sistematis akan membantu daerah mengenali kelemahan, merumuskan solusi, serta memantau inflasi secara lebih terarah.

“Pemantapan road map ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Kita bisa lebih cepat mengidentifikasi aspek yang lemah dan memperkuat intervensi yang diperlukan,” jelas Yuas.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini TPID di beberapa daerah masih dalam tahap penyusunan, sementara sebagian lainnya telah hampir menyelesaikan dokumen perencanaan mereka. Pemerintah provinsi sendiri telah menyusun road map pengendalian inflasi untuk periode tiga tahun, yakni 2025–2027, namun Yuas menegaskan bahwa dokumen tersebut masih bersifat dinamis dan terbuka untuk penyempurnaan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Baca Juga:

Buruh Sawit hingga Tambang di Kalteng Diminta Berani Lapor jika Hak Tak Dipenuhi

Sementara itu, data inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kalteng per Juni 2025 menunjukkan angka sebesar 0,32 persen (mtm) atau 1,06 persen (yoy), mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya yang mencatat deflasi 0,53 persen (mtm) atau inflasi 0,46 persen (yoy). Peningkatan ini didorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas utama, seperti bawang merah, angkutan udara, ikan peda, cabai rawit, dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).

Namun, tekanan inflasi lebih tinggi berhasil diredam oleh penurunan harga beberapa komoditas lain, termasuk beras, ikan nila, bensin, ikan patin, dan ikan baung. Meski secara spasial inflasi masih terkendali, tingkat inflasi IHK Kalteng tetap berada di luar kisaran target inflasi nasional.

Yuas berharap agar upaya pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga menjadi komitmen kolektif TPID di tingkat kabupaten/kota agar roadmap yang disusun mampu diimplementasikan secara nyata dan terukur di lapangan.

Baca Juga:

120 Ribu Warga Kalteng Ajukan Diri jadi Calon Penerima KHBS Batch 2

Sumber: MMC Kalteng
Editor: Andrian