Pemprov Kalteng Hadiri Rakor Inflasi Nasional Secara Virtual

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi Nasional yang dilaksanakan secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri RI pada Senin, 19 Februari 2024. Rapat yang berlangsung dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng ini dipimpin oleh Irjen Tomsi Tohir, yang mewakili Menteri Tito Karnavian dari ruang Sasana Bhakti Praja (SBP) Jakarta Pusat.

Hadir dalam rapat tersebut Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, beserta anggota Forkopimda Provinsi, kepala perangkat daerah, serta instansi vertikal di lingkungan Pemprov Kalteng.

Dalam sambutannya, Irjen Tomsi Tohir menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengendalian inflasi. “Rakor ini bertujuan menghasilkan keputusan yang dapat segera diimplementasikan,” ujarnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, memaparkan rincian inflasi berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ketiga Februari 2024. Sepuluh kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi antara lain: Tasikmalaya (5,13%), Bolaang Mongondow Selatan (4,46%), dan Pekalongan (4,43%). Sebaliknya, kabupaten/kota dengan penurunan IPH terbesar mencakup Bitung (-7,60%), Barito Utara (-6,44%), dan Mamberamo Tengah (-6,55%).

Baca Juga:

Disorot soal Jalur Biru, Kadis PUPR Kalteng Catat Semua Kritik

Pudji mencatat bahwa secara nasional, jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH terus bertambah, dengan beras, cabai merah, dan daging ayam ras sebagai komoditas utama penyumbang kenaikan harga.

Usai Rakor, Yuas Elko mengarahkan Satgas Pangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat pelaksanaan pasar murah dan pasar keseimbangan di seluruh kabupaten/kota. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas harga bahan pokok dan mengurangi tekanan inflasi daerah.

“Pemprov Kalteng berkomitmen menyelenggarakan kegiatan pasar yang terjangkau dan seimbang sebagai langkah mitigasi terhadap kenaikan harga bahan kebutuhan pokok,” ujar Yuas Elko.

Baca Juga:

Inspektorat Kalteng Mulai Periksa Jalur Biru yang Viral

Rapat ini juga diikuti oleh berbagai pejabat nasional secara virtual, termasuk Deputi I Bappenas, Deputi III Kantor Staf Presiden, dan perwakilan dari TNI, BULOG, serta Kementerian Perdagangan dan Pertanian.

Baca Juga:

Cat Jalur Biru Mengelupas, Gubernur Kalteng ke OPD: Jangan Kerja “Asal Bapak Senang”