Pemprov Kalteng Gelar FGD Penyusunan Dokumen Safeguard REDD+, Libatkan Pemangku Kepentingan

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun dokumen Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan (Safeguard) REDD+ tingkat provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Aquarius Palangka Raya pada Kamis (24/7/2025) dan diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan instansi pemerintah.

FGD ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) serta mendukung pencapaian komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) di Kalimantan Tengah.

Kepala DLH Provinsi Kalteng, Joni Harta, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Dinas, Noor Halim, menegaskan pentingnya dokumen safeguard sebagai dasar pelaksanaan program REDD+ di tingkat daerah.

Baca Juga:

UPR Kukuhkan Guru Besar Bidang Agribisnis, Pemprov Kalteng Dorong Riset Berdampak

Menurut Joni, keberadaan dokumen tersebut menjadi hal mutlak agar kegiatan REDD+ tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, lingkungan, maupun tata kelola pemerintah daerah.

“Dokumen safeguard dibutuhkan sejak awal untuk memastikan bahwa pelaksanaan program REDD+ berjalan selaras dengan prinsip perlindungan sosial dan lingkungan,” ujar Noor Halim saat membacakan sambutan.

Ia menambahkan, proses penyusunan dokumen ini tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh satu instansi saja, melainkan harus melibatkan banyak pihak yang relevan.

Baca Juga:

Pesan Tegas Pj Sekda Kalteng di Perayaan Paskah ASN: Jaga Integritas dan Disiplin

Pelibatan multipihak dinilai krusial untuk memastikan bahwa dokumen yang disusun benar-benar menjawab kondisi riil di lapangan dan bisa diterapkan secara efektif.

“Penting untuk menghimpun pandangan, pengalaman, dan masukan dari berbagai aktor yang selama ini berkecimpung langsung dengan isu REDD+,” imbuh Noor Halim.

FGD ini juga menjadi forum penting untuk merumuskan strategi penguatan sistem safeguard di tingkat provinsi, terutama dalam konteks kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Baca Juga:

Edy Pratowo Dorong Kerja Sama Kalteng-Kalsel saat Pertemuan Forkopimda di Makodam TB

DLH Kalteng berharap, melalui kegiatan ini, dapat tercipta langkah-langkah kolaboratif dan komprehensif yang berkelanjutan serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar dan memberikan hasil terbaik untuk penyusunan dokumen safeguard REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah,” ucapnya.

Peserta diskusi berasal dari berbagai instansi, termasuk DLH, Dinas Kehutanan, akademisi dari perguruan tinggi lokal, serta perwakilan dari Sekretariat Pokja REDD+ Kalteng.

Baca Juga:

Wagub Kalteng Minta Regulasi Tambang Rakyat Disederhanakan

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini aktif dalam isu kehutanan dan perubahan iklim juga turut hadir dan memberikan pandangan kritis serta pengalaman empiris.

Kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi titik awal dalam proses penguatan kelembagaan dan koordinasi pelaksanaan REDD+ secara lebih terstruktur dan berbasis data.

Dengan terlaksananya FGD ini, Pemprov Kalteng menunjukkan komitmennya dalam mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan ke dalam seluruh proses pembangunan berkelanjutan di wilayahnya.

(Redha/Maulana)