INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian Dalam Negeri, Selasa 14 April 2026.
Rakor tersebut dilaksanakan secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, dan diikuti oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, serta diikuti oleh seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah se-Indonesia.
Dalam arahannya, Tito menegaskan bahwa pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas utama pemerintah, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama terkait harga kebutuhan pokok.
“Pentingnya langkah konkret dari pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pengendalian distribusi komoditas,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat ketahanan pangan dengan meningkatkan produksi lokal guna mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah lain.
Dalam forum tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) RI memaparkan kondisi inflasi nasional, di mana pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,41 persen secara bulanan dan 3,48 persen secara tahunan.
Untuk Kalimantan Tengah, inflasi tercatat sebesar 3,86 persen pada periode yang sama, yang dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Selain isu inflasi, rakor juga membahas agenda strategis lainnya, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan.
Evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah juga menjadi perhatian penting dalam pertemuan tersebut, sebagai upaya menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
Program ini diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Melalui rakor ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi serta memastikan keberhasilan program strategis nasional di daerah.
Penulis: Redha
Editor: Andrian