Pemprov Kalteng Dorong Sekolah Ramah Anak, TPPK Jadi Garda Terdepan Cegah Kekerasan
Ahmad Suhairi
17 Juni 2025 19:57
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) di bawah kepemimpinan Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur (Wagub) H. Edy Pratowo terus menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah anak.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta Intoleransi di satuan pendidikan jenjang SMA se-Kalteng.
Kegiatan ini secara resmi dibuka pada Selasa malam, 17 Juni 2025, di Hotel M. Bahalap Palangka Raya. Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendidikan Kalteng, Safrudin, yang mewakili Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng M. Reza Prabowo, menyampaikan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang aman dan mendukung pertumbuhan peserta didik.
“Tidak ada pertumbuhan di bawah tekanan, ketakutan, apalagi kekerasan. Maka kegiatan ini adalah bagian dari misi besar kita untuk membuat wajah pendidikan semakin ramah dan aman terhadap siswa dan guru,” tegas Safrudin.
Ia juga menyoroti pentingnya peran SDM pendidikan, khususnya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), sebagai garda terdepan perubahan budaya sekolah. Menurutnya, pembentukan TPPK tidak semata-mata memenuhi aturan, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk menghapus ruang terjadinya kekerasan dan intoleransi sejak dini.
“Kekerasan dan intoleransi di sekolah bukan hanya pelanggaran disiplin, tetapi kegagalan sistemik. Tugas kita adalah membenahi sistem itu dari hulu ke hilir,” lanjutnya.
Safrudin juga memberikan apresiasi atas perhatian penuh Gubernur dan Wagub Kalteng terhadap isu pendidikan. Ia menilai bahwa dukungan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi nyata melalui pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas SDM, serta program-program berbasis keadilan dan kesetaraan.
“Jika hari ini kita diam, maka esok mungkin sudah terlambat. Jika kita ragu, maka kita sedang membiarkan anak-anak kita tumbuh dalam ketakutan. Tidak akan ada masa depan pendidikan yang layak jika sekolah masih dibiarkan menjadi ruang yang keras dan tidak berpihak pada anak,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia, Apip Purnomo, melaporkan bahwa bimtek ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023, yang mewajibkan setiap satuan pendidikan membentuk TPPK.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada para pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani dan mencegah kasus kekerasan serta intoleransi di lingkungan sekolah,” ujar Apip.
Bimtek dijadwalkan berlangsung selama empat hari, dari tanggal 17 hingga 20 Juni 2025, dan diikuti oleh 150 peserta yang terdiri atas ketua atau anggota TPPK, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, serta guru bimbingan dan konseling dari SMA negeri dan swasta di seluruh Kalteng.
Materi pelatihan mencakup pre-test dan post-test, teknik penanganan kasus kekerasan, simulasi microteaching, hingga penugasan individu. Fasilitator dalam bimtek ini berasal dari tim pengembang nasional Program Pencegahan Kekerasan Satuan Pendidikan (PPKSP) serta fasilitator daerah yang telah tersertifikasi.
Apip juga menegaskan bahwa seluruh pembiayaan kegiatan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalteng Tahun 2025. Oleh karena itu, peserta tidak dipungut biaya apapun.
“Kami yakin kegiatan ini menjadi langkah awal membangun satuan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan demi generasi muda Kalteng yang semakin Berkah dan Maju,” pungkas Apip dengan optimisme.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
