Pemprov Kalteng dan Komisi II DPR RI Perkuat Sinergi Reforma Agraria

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar pertemuan bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dan Kementerian ATR/BPN, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, pada Kamis, 23 April 2026.

Pertemuan ini menjadi bagian dari agenda reses Komisi II DPR RI masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026, yang fokus membahas isu agraria dan pertanahan.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan pertemuan ini penting sebagai ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pertemuan ini memiliki arti strategis sebagai forum koordinasi, konsultasi, dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

Baca Juga:

Konflik Lahan jadi Sorotan, Wagub Kalteng Tekankan Peran GTRA

Ia menegaskan, sinergi diperlukan agar kebijakan agraria bisa berjalan lebih efektif di daerah.

“Kita ingin kebijakan yang dibuat tidak hanya di atas kertas, tetapi benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

Baca Juga:

Agustiar Tegaskan Peran Kunci Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Lahan

“Sinergi dan kolaborasi penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pertanahan di setiap daerah,” jelasnya.

Ia juga menilai peran pemerintah daerah sangat besar dalam menyelesaikan persoalan di lapangan.

“Kewenangan daerah cukup besar, sehingga koordinasi harus berjalan baik agar persoalan bisa ditangani lebih cepat,” ungkapnya.

Baca Juga:

Ketergantungan Sektor Primer jadi Tantangan Ekonomi Kalteng

Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan simbolis 42 sertipikat tanah kepada berbagai pihak.

Editor: Andrian

Baca Juga:

Wagub Kalteng Minta Muslimat NU Aktif Dukung Program Pemerintah Daerah