Pemerintah Kalteng Dorong Pembangunan Berkelanjutan Lewat Transformasi Ekonomi Hijau

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Herson B. Aden, menegaskan pentingnya pembangunan yang terencana, berkesinambungan, dan berkeadilan. Menurutnya, arah pembangunan daerah harus menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan Herson saat membuka Rapat Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (Rakonreg PDRB) Provinsi Kalteng Tahun 2025 di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, pada Selasa, 11 November 2025.

“Pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi bagaimana kita menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Herson.

Herson mengungkapkan optimisme pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Ia memaparkan, kinerja ekonomi Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan PDRB sebesar 4,14 persen pada 2023, yang meningkat menjadi 4,46 persen pada 2024, dan diprediksi mencapai 5,36 persen pada triwulan III tahun 2025. “Capaian ini menunjukkan bahwa ekonomi Kalimantan Tengah terus bergerak ke arah yang lebih baik. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak potensi yang harus digarap melalui kerja sama lintas sektor dan daerah,” tambahnya.

Pemerintah pusat sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalteng mencapai 5,60 persen pada 2025, dengan target lebih tinggi yakni 6,03 persen pada 2026, dan diharapkan dapat mencapai 7,3 persen pada 2029, sebagai bagian dari kontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar delapan persen.

Baca Juga:

Berobat Cukup Bawa KTP, Gubernur Kalteng Tekankan Pentingnya Rujukan Berjenjang

Herson juga menyoroti dominasi sektor sumber daya alam (brown economy) yang masih menjadi karakter ekonomi Kalteng. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk mendorong transformasi menuju ekonomi hijau, yang lebih berkelanjutan. Salah satu langkah yang ditekankan adalah hilirisasi industri dan penguatan sektor pertanian serta UMKM, di samping pembentukan kawasan ekonomi terpadu di berbagai wilayah.

“Transformasi menuju ekonomi hijau adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Dengan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, kita tidak hanya memperkuat ekonomi daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menjaga lingkungan,” jelasnya.

Herson menjelaskan bahwa sektor pertanian dan UMKM akan menjadi pilar utama dalam mendukung peralihan ke ekonomi hijau. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan agar tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

Baca Juga:

APBD Terbatas, Pemprov Kalteng Libatkan CSR Benahi Jalan di Berbagai Wilayah

Dalam kesempatan tersebut, Herson menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan kapasitas fiskal di Kalteng. Ia mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus tetap selaras dengan kemampuan dan kebutuhan daerah, agar pembangunan yang dilakukan benar-benar efektif dan tepat sasaran.

“Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran yang diterapkan benar-benar mendukung akselerasi pembangunan daerah. Efisiensi anggaran bukan hanya soal penghematan, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan riil yang ada di lapangan,” tambahnya.

Herson juga meminta percepatan pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) di kabupaten-kabupaten yang belum membentuknya, seperti Barito Utara, Katingan, Lamandau, Pulang Pisau, dan Seruyan. Ia menekankan pentingnya pembentukan tim ini untuk mempercepat proses perencanaan dan implementasi pembangunan ekonomi di daerah-daerah tersebut.

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Kaji Pengelolaan WPR, Koperasi Merah Putih Jadi Opsi

“Penting bagi kita semua untuk menyiapkan langkah-langkah nyata. Laporan sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah harus segera disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui laman kendaliekonomi.kemendagri.go.id,” tegasnya.

Herson juga meminta agar segera dilakukan Rapat Koordinasi PPED dan mempersiapkan kick off pengadaan barang dan jasa serentak pada awal Januari 2026. Langkah ini penting untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Di akhir sambutannya, Herson berharap agar forum Rakonreg PDRB 2025 ini dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi. Ia mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk menyatukan langkah strategis demi kemajuan ekonomi Kalteng yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga:

Penimbun BBM akan Ditindak Tegas, ESDM Kalteng Perketat Pengawasan

“Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi, menyatukan visi, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” tutup Herson.

Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, serta kebijakan pembangunan yang lebih terencana, diharapkan Kalimantan Tengah dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan dalam beberapa tahun ke depan.

Redha
Andrian