Pemerintah Daerah Diminta Perkuat Pengendalian Inflasi
Intim News
27 Oktober 2025 16:27
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui pertemuan virtual dari IPDN Jatinangor, Senin (27/10/2025). Forum ini menghimpun Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Rakor nasional ini juga dihadiri sejumlah pejabat strategis tingkat pusat, termasuk Direktur Pertimbangan Hukum JAM Datun Kejaksaan Agung, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan Bulog RI, serta perwakilan dari TNI dan Satgas Pangan Polri.
Pelaksanaan rakor menjadi tindak lanjut atas Telegram Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.2.3/7640/SJ tertanggal 25 Oktober 2025. Selain agenda pengendalian inflasi, pertemuan turut membahas program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan evaluasi dukungan daerah terhadap program dua juta rumah.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa rapat koordinasi pengendalian inflasi kini diselenggarakan rutin setiap Senin melalui Zoom Meeting. Pertemuan kali ini dirangkaikan dengan rapat bersama jajaran Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia.
Menurut Tito, Presiden memberi apresiasi atas terkendalinya inflasi nasional yang saat ini berada pada angka 2,65 persen. Ia menyebut sektor perawatan pribadi, terutama emas, menjadi salah satu penyumbang utama inflasi akibat kenaikan harga global.
Tito menekankan pentingnya peran pemerintah daerah untuk terus membaca dinamika harga kebutuhan pokok, menjaga pasokan komoditas, dan memperkuat kerja sama lintas sektor. Stabilitas harga di daerah, kata dia, menjadi fondasi penting bagi daya beli masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa pengendalian inflasi bukan semata urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dituntut bergerak cepat melalui mekanisme Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar gejolak harga tidak berdampak luas terhadap ekonomi rumah tangga.
Dari Barito Utara, rapat tersebut diikuti Bupati H. Shalahuddin yang berada di Aula Setda Lantai I Muara Teweh. Ia didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Hukum Drs. H. Ardian, serta Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Arson.
Sementara itu, Sekda Barito Utara Drs. Muhlis hadir langsung ke lokasi rakor di IPDN Jatinangor sebagai bagian dari perwakilan pemerintah daerah yang mengikuti agenda secara tatap muka.
Usai kegiatan, Bupati Shalahuddin menyampaikan bahwa Pemkab Barito Utara berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memastikan seluruh program pengendalian inflasi berjalan efektif di lapangan.
Ia menuturkan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan TPID akan diperkuat, terutama saat menghadapi momentum tertentu yang kerap memicu peningkatan permintaan bahan pokok.
Menurut Shalahuddin, stabilitas harga tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi indikator penting dari keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah.
Bupati juga menegaskan dukungan penuh terhadap program strategis pemerintah pusat, seperti penguatan koperasi desa dan percepatan pembangunan rumah dalam program dua juta rumah.
Program tersebut dinilai mampu memberi dorongan bagi pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor perumahan, konstruksi, dan pemberdayaan ekonomi desa.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus meningkat untuk memperkuat ketahanan perekonomian nasional, termasuk di Barito Utara yang tengah mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Melalui koordinasi berkala seperti ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengantisipasi dinamika harga sekaligus merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (SHP/Maulana Kawit)
Berita Rekomendasi
