Bupati Barut Tegaskan 5 Raperda Jadi Fondasi Pembangunan 5 Tahun

INTIMNWES.COM, MUARA TEWEH — Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara yang membahas pemandangan umum fraksi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (2/3).

Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD itu dipimpin Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota dewan, jajaran pemerintah daerah, dan undangan lainnya.

Turut hadir dalam agenda tersebut Wakil Ketua II DPRD Hj. Henny Rosgiaty Rusli, Sekretaris Daerah Muhlis yang mewakili unsur Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah.

Lima Raperda yang menjadi pembahasan meliputi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025–2029, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, pengelolaan prasarana dan utilitas perumahan, penanganan kawasan kumuh, serta penyelenggaraan cadangan pangan daerah.

Baca Juga:

Pemkab Barito Utara Fasilitasi Pengumpulan Zakat untuk Warga

Ketua DPRD Mery Rukaini mengatakan pemandangan umum fraksi merupakan tahapan penting dalam proses legislasi untuk memberikan masukan terhadap substansi Raperda.

“Melalui forum ini, setiap fraksi menyampaikan pandangan, saran, dan catatan yang diharapkan dapat menyempurnakan isi Raperda sebelum dibahas lebih lanjut,” kata Mery saat memimpin rapat.

Ia menambahkan, pembahasan yang konstruktif diperlukan agar produk hukum yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan arah pembangunan daerah.

Baca Juga:

Disambut Hangat, Bupati Barito Utara Gelar Safari Ramadan di Batu Raya I

Sementara itu, Bupati Shalahuddin menilai kelima Raperda tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.

“RPJMD 2025–2029 menjadi acuan utama pembangunan daerah. Raperda lainnya juga berkaitan langsung dengan isu penting seperti kesetaraan gender, penataan permukiman, dan ketahanan pangan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi masukan dari fraksi-fraksi DPRD sebagai bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun regulasi yang berkualitas dan implementatif bagi masyarakat Barito Utara.  (SHP/Maulana Kawit)

Baca Juga:

HKG PKK ke-54, Bantuan Sembako dan Program Stunting Disalurkan