Pemadaman Listrik Berulang, Komisi II DPRD Kalteng Siapkan RDP dengan PLN

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemadaman listrik berulang di Kalimantan Tengah memicu perhatian DPRD setempat. Komisi II DPRD Kalteng mempertimbangkan menggelar rapat dengar pendapat dengan manajemen PT PLN untuk membahas gangguan pasokan listrik yang dikeluhkan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, mengatakan rencana tersebut masih akan dibicarakan bersama pimpinan dan anggota komisi. DPRD ingin menentukan langkah yang tepat untuk merespons keresahan masyarakat.

“Akan kami tentukan langkah konkret yang akan diambil, termasuk kemungkinan memanggil PLN melalui RDP,” kata Bambang, Kamis, 30 Juli 2026.

Wacana pemanggilan PLN muncul setelah aksi penyampaian aspirasi terkait layanan kelistrikan berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Salah satunya dilakukan Gerakan Palangka Raya Gelap atau GPG di depan Kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Palangka Raya.

Baca Juga:

Pemadaman Listrik Masih Terjadi, DPRD Kalteng Desak PLN Terbuka

Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan keberatan atas pemadaman listrik yang terjadi berulang. Gangguan pasokan dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berpotensi menekan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pelaku usaha menjadi salah satu kelompok yang terdampak ketika pasokan listrik tidak stabil. Aktivitas perdagangan dan jasa yang bergantung pada listrik dapat terganggu apabila pemadaman berlangsung dalam waktu yang tidak menentu.

Bambang mengatakan aksi masyarakat merupakan sinyal bahwa persoalan kelistrikan telah berkembang menjadi keresahan publik. Karena itu, DPRD Kalteng merasa perlu menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan keluhan tersebut mendapat respons dari pihak terkait.

Baca Juga:

Hilirisasi Tak Kunjung Masuk Kalteng, Ketua DPRD Buka Suara

Menurut dia, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai penyebab pemadaman, kondisi jaringan, serta langkah yang dilakukan PLN untuk mengatasi gangguan. Informasi yang jelas dinilai penting agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.

RDP, jika disepakati, akan menjadi ruang bagi DPRD dan PLN untuk membahas persoalan tersebut secara langsung. Forum itu diharapkan tidak berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi menghasilkan langkah perbaikan yang terukur.

“Kami ingin memastikan setiap persoalan yang berdampak luas kepada masyarakat mendapat perhatian serius. Karena itu, langkah-langkah yang diambil harus melalui pembahasan bersama agar hasilnya benar-benar memberikan solusi,” ujar Bambang.

Baca Juga:

Hadiri Rakor Antikorupsi, Sekretariat DPRD Kalteng Perkuat Pengawasan Internal

Ia menegaskan DPRD Kalteng berkepentingan memastikan pelayanan kelistrikan kembali berjalan secara normal. Pemadaman yang berulang, kata dia, perlu dievaluasi agar tidak terus mengganggu aktivitas masyarakat.

Jika RDP digelar, Komisi II berharap PLN dapat menyampaikan kondisi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah secara terbuka. Penjelasan tersebut mencakup penyebab gangguan, kondisi infrastruktur, hingga upaya yang disiapkan untuk meningkatkan keandalan pasokan.

Bambang juga meminta agar pertemuan nantinya tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Menurut dia, diperlukan komitmen dan langkah nyata dari PLN agar persoalan pemadaman dapat ditangani secara berkelanjutan.

Baca Juga:

Beasiswa Kalteng Berkah Terancam Terkendala Anggaran, DPRD Ingatkan Pemprov

“Kami berharap ada penjelasan yang terbuka dan komitmen nyata dari PLN untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Komisi II DPRD Kalteng akan melakukan koordinasi internal sebelum menentukan langkah berikutnya. Pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk meredakan keresahan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan keandalan layanan listrik di Kalimantan Tengah.

Editor : Maulana Kawit