INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah dan kini mendekati Rp17.000 per dolar AS. Kondisi ini memicu kekhawatiran publik soal dampaknya terhadap harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat.
Berdasarkan data yang dilansir CNBC Indonesia pada Rabu, 21 Januari 2026, dolar AS tercatat menguat ke level Rp16.963. Penguatan tersebut naik sekitar 7 poin atau 0,04 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Melemahnya rupiah ini mendapat perhatian dari pengamat ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya (UPR), Suherman. Ia meminta masyarakat melihat kondisi ini secara lebih tenang dan objektif.
“Jadi terkait melemahnya nilai rupiah yang mendekati Rp17.000 per satu dolar AS, kita perlu melihat ini dengan lebih objektif,” kata Suherman kepada Intimnews.com, Rabu, 21 Januari 2026.
Menurutnya, tekanan terhadap rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor global, terutama masih tingginya suku bunga di Amerika Serikat. Kondisi tersebut membuat investor global lebih memilih memegang dolar AS.
“Ketika imbal hasil di sana tinggi, dana investor dunia lebih memilih kembali ke dolar AS. Ini membuat permintaan dolar meningkat dan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, jadi tertekan,” ujarnya.
Suherman menegaskan, pelemahan rupiah yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh lemahnya fundamental ekonomi Indonesia. Ia menyebut kondisi ekonomi nasional masih relatif stabil.
“Kondisi yang terjadi saat ini bukan karena fundamental ekonomi Indonesia melemah. Pertumbuhan ekonomi kita masih stabil, inflasi relatif masih terkendali, dan cadangan devisa juga cukup kuat,” jelasnya.
Meski demikian, Suherman mengakui pelemahan rupiah tetap memiliki potensi dampak, terutama terhadap harga barang yang masih bergantung pada impor.
“Yang pasti ada potensi dampak bagi bahan pokok, terutama barang yang masih bergantung pada impor seperti BBM, gandum, kedelai, dan bahan baku industri pangan,” katanya.
Namun, ia menilai dampak terhadap pangan lokal relatif lebih kecil selama pasokan dalam negeri tetap terjaga. “Untuk bahan pangan lokal seperti beras, sayur, dan ikan, dampaknya lebih kecil selama pasokan aman,” tambahnya.
Suherman mengingatkan, jika pelemahan rupiah hanya bersifat jangka pendek, dampaknya masih bisa dikelola. Namun risiko akan meningkat jika kondisi ini berlangsung lama.
“Kalau pelemahan ini berlangsung lama dan berkepanjangan, ada beberapa risiko yang perlu kita waspadai,” tuturnya.
Ia menyebut, pertama, biaya impor akan semakin mahal dan berpotensi mendorong kenaikan harga BBM, obat-obatan, serta bahan baku industri. “Kalau itu terjadi, inflasi bisa meningkat dan daya beli masyarakat tertekan,” ungkapnya.
Kedua, beban pembayaran utang luar negeri juga akan semakin berat. “Baik pemerintah maupun swasta, cicilan utang dalam dolar otomatis membengkak,” jelas Suherman.
Risiko ketiga, lanjutnya, dunia usaha bisa menahan ekspansi akibat ketidakpastian nilai tukar. “Ini berpotensi memperlambat investasi dan penciptaan lapangan kerja,” sebutnya.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Suherman menekankan peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar. “Stabilisasi harus terus dilakukan melalui intervensi pasar, menjaga cadangan devisa, dan memastikan suku bunga tetap menarik bagi investor,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti peran pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor. “Pemerintah perlu memperkuat produksi dalam negeri, menjaga pasokan bahan pokok, dan memperluas ekspor produk bernilai tambah,” ucapnya.
“Jadi intinya, kunci menghadapi risiko pelemahan rupiah adalah menjaga stabilitas, memperkuat fundamental ekonomi, dan memastikan masyarakat tetap terlindungi dari lonjakanharga bahan pokok,” pungkas Suherman.
Editor: Andrian