Menteri LH Minta Kalteng Tingkatkan Kewaspadaan Karhutla

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurrofiq secara khusus meminta Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi periode rawan kebakaran, Kamis 7 Agustus 2025.

Peringatan tersebut disampaikan Hanif usai memimpin apel gabungan penanggulangan karhutla di Kantor Gubernur Kalteng. Ia menekankan bahwa sejumlah indikator cuaca menunjukkan peningkatan risiko kebakaran.

Hanif merujuk prediksi cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut periode rawan karhutla akan terjadi dalam waktu dekat.

“Kondisi karhutla berdasarkan data BMKG sudah memasuki masa yang perlu menjadi perhatian kita semua. Diperkirakan, bulan kedua ini akan menjadi periode yang cukup berat. Maka, kesiapsiagaan perlu kita bangun bersama,” ucapnya.

Baca Juga:

UPR Kukuhkan Guru Besar Bidang Agribisnis, Pemprov Kalteng Dorong Riset Berdampak

Menurut Hanif, pemerintah daerah tidak boleh menunggu kejadian karhutla meluas sebelum mengambil tindakan. Ia menegaskan pentingnya antisipasi sejak dini.

Ia juga menuturkan bahwa upaya penanganan tidak dapat bergantung pada satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak.

Hanif menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah provinsi. “Prinsipnya, semua hal yang perlu kita lakukan harus segera dilakukan. Karakteristik wilayah Kalteng perlu mendapatkan perhatian serius,” tegasnya.

Baca Juga:

Pesan Tegas Pj Sekda Kalteng di Perayaan Paskah ASN: Jaga Integritas dan Disiplin

Salah satu faktor terbesar yang memicu kekhawatiran ialah karakteristik lahan gambut yang mendominasi wilayah Kalteng. Jika terbakar, lahan gambut memerlukan penanganan berlapis dan berdampak luas.

Ia menjelaskan, hampir sepertiga luas Kalteng termasuk kawasan gambut yang sangat rentan terbakar. “Hampir 30 persen merupakan lahan gambut yang memiliki sifat sangat sensitif dalam penanganannya,” kata Hanif.

Kondisi tersebut membuat Kalteng ditetapkan sebagai salah satu provinsi dengan prioritas penguatan pengendalian karhutla oleh pemerintah pusat.

Baca Juga:

Edy Pratowo Dorong Kerja Sama Kalteng-Kalsel saat Pertemuan Forkopimda di Makodam TB

Hanif meminta pemerintah provinsi untuk tidak hanya menguatkan peralatan dan personel, tetapi juga sistem koordinasi dan waktu respons di lapangan.

“Saya berpesan penuh kepada Bapak Gubernur dan seluruh jajaran agar mampu mengendalikan kejadian karhutla secara cepat, efektif, dan efisien di tahun ini,” lanjutnya.

Sementara itu, data Dinas Lingkungan Hidup Kalteng menunjukkan bahwa dari total wilayah provinsi sekitar 15,3 juta hektare, sekitar 4.675.105 hektare atau 30,44 persen merupakan lahan gambut.

Baca Juga:

Wagub Kalteng Minta Regulasi Tambang Rakyat Disederhanakan

Lahan gambut tersebut tersebar di 12 kabupaten dan kota di Kalteng, sehingga daerah terdampak risiko karhutla tidak terfokus hanya pada satu wilayah tertentu.

Dengan gambut sebagai faktor dominan, pemerintah pusat menyebut perlunya penguatan strategi mitigasi sejak pra-musim kemarau, termasuk pengelolaan tata air dan sistem peringatan dini.

Peringatan Menteri LH ini menegaskan bahwa Kalteng memasuki fase krusial dalam penanggulangan karhutla. Pemerintah daerah kini dituntut untuk menjawab tantangan kesiapsiagaan agar kejadian kebakaran tahun ini tidak menimbulkan kerugian besar bagi lingkungan maupun masyarakat.

Editor: Andrian