Maryani Ajak Dunia Usaha Berkontribusi Perbaiki Jalan melalui CSR
Intim News
3 Juni 2026 20:46
.
3 menit membaca
PALANGKA RAYA, INTIMNEWS.COM – Kondisi sejumlah ruas jalan nasional yang masih mengalami kerusakan di berbagai wilayah Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan. Peristiwa warga Desa Hajak, Kabupaten Barito Utara, yang bergotong royong memperbaiki jalan secara swadaya dinilai menjadi sinyal perlunya percepatan penanganan infrastruktur oleh pemerintah.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Maryani Sabran, mengatakan kerusakan jalan nasional merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian serius karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat serta keselamatan pengguna jalan.
Menurut dia, kewenangan perbaikan jalan nasional memang berada di tangan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam membangun koordinasi agar proses penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
Maryani menilai komunikasi yang intensif antara pemerintah provinsi dan kementerian maupun lembaga terkait menjadi salah satu kunci untuk mempercepat realisasi program perbaikan jalan nasional di Kalimantan Tengah.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat,” ujar Maryani, Rabu 3 Juni 2026.
Ia mendorong perangkat daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat agar berbagai usulan perbaikan jalan dapat segera ditindaklanjuti.
Menurut Maryani, upaya tersebut perlu dilakukan secara konsisten mengingat kondisi infrastruktur jalan yang baik menjadi salah satu penunjang utama mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi di daerah.
Di sisi lain, ia menilai langkah penanganan sementara juga perlu dilakukan pada ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan ringan maupun berlubang, sembari menunggu perbaikan permanen dari pemerintah pusat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko kecelakaan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang setiap hari melintasi jalan nasional.
Selain mendorong pemerintah, Maryani juga mengajak dunia usaha berperan aktif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Menurut dia, perusahaan yang memanfaatkan jalan umum untuk kegiatan operasional memiliki ruang untuk berkontribusi dalam menjaga kondisi infrastruktur.
Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, maupun sektor lainnya diharapkan dapat membantu perbaikan pada titik-titik jalan yang mengalami kerusakan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
Maryani menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan agar tetap layak digunakan.
Ia juga mengingatkan bahwa tingginya mobilitas kendaraan bertonase besar menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi sejumlah ruas jalan di Kalimantan Tengah. Karena itu, pengelolaan infrastruktur membutuhkan perhatian dan tanggung jawab bersama.
Menurut Maryani, kerusakan jalan tidak hanya menghambat kelancaran transportasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan. Oleh sebab itu, penanganannya harus menjadi prioritas bersama melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah, legislatif, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Yang terpenting adalah memperkuat koordinasi dan mengedepankan semangat kolaborasi. Dengan kerja sama yang baik, kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang aman dan layak dapat lebih cepat terpenuhi,” kata Maryani.**
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
